JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas dengan tujuan besar: memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, mendukung penurunan stunting, serta menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
Namun, ketika program dengan skala dan anggaran sangat besar bertemu dengan tuntutan pencapaian politik yang serba cepat, muncul pertanyaan mendasar: apakah kesiapan sistem mampu mengejar kecepatan agenda?
Di lapangan, berbagai persoalan terkait distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, kapasitas penyedia hingga pengawasan menjadi tantangan yang tidak dapat dianggap sepele. Sejumlah laporan mengenai siswa yang mengalami mual, muntah, maupun gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG semakin memperkuat sorotan terhadap sistem pelaksanaannya.
Persoalannya bukan semata-mata pada niat awal program, melainkan pada bagaimana program tersebut dieksekusi.
Niat Baik Tidak Cukup Tanpa Sistem yang Kuat
MBG merupakan program pangan dengan kompleksitas luar biasa. Jutaan porsi harus diproduksi, dikemas, dikirim dan dikonsumsi dalam rentang waktu yang relatif terbatas.
Dalam sistem sebesar itu, setiap mata rantai memiliki potensi menjadi titik kegagalan.
Mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, kompetensi tenaga pengolah makanan, proses memasak, pengemasan, penyimpanan, transportasi hingga makanan diterima siswa, semuanya harus memenuhi standar keamanan pangan.
Ketika salah satu tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya, risiko tidak berhenti pada satu dapur atau satu sekolah. Dalam program berskala nasional, persoalan kecil dapat berkembang menjadi persoalan dengan dampak yang jauh lebih luas.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak porsi yang berhasil dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap porsi tersebut aman dan memenuhi standar gizi.
Ketika Target Politik Berhadapan dengan Kesiapan Teknis
Program publik membutuhkan proses. Sistem harus diuji, dievaluasi, diperbaiki dan kemudian diperluas secara bertahap.
Namun, program yang memiliki posisi penting dalam agenda pemerintahan juga menghadapi tekanan untuk segera menunjukkan hasil.
Di sinilah persoalan kalender politik dan kesiapan teknis menjadi relevan.
Target yang terlalu berorientasi pada kecepatan dan jumlah penerima manfaat berpotensi membuat aspek yang membutuhkan waktu lebih panjang—seperti pengawasan, sertifikasi, pelatihan tenaga pelaksana, audit dan evaluasi—tidak memperoleh perhatian yang sebanding.
“Ada benturan antara kalender politik yang menuntut hasil cepat dengan kesiapan teknis yang membutuhkan proses berjenjang. Ketika kuantitas dan tenggat waktu menjadi panglima, pengawasan kualitas berisiko terpinggirkan,” ujar seorang analis kebijakan publik.
Jika tekanan pencapaian target terlalu dominan, maka muncul risiko execution gap: jarak antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan kemampuan sistem menjalankannya secara konsisten di lapangan.
Vendor dan Rantai Pasok Menjadi Titik Kritis
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kapasitas penyedia makanan.
Tidak semua daerah memiliki kondisi geografis, infrastruktur, sumber daya manusia dan kemampuan distribusi yang sama. Karena itu, standar penyedia makanan harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan setiap daerah.
Proses pemilihan vendor juga harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi.
Penyedia harus dinilai berdasarkan kapasitas produksi, standar higiene dan sanitasi, kemampuan menjaga kualitas makanan selama distribusi, rekam jejak serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Kedekatan politik tidak boleh menggantikan kualifikasi profesional.
Sebab apabila penunjukan penyedia lebih dipengaruhi kepentingan nonteknis daripada kemampuan menjalankan standar pangan, penerima manfaat—terutama anak-anak sekolah—akan menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.
Keselamatan Anak Harus Mengalahkan Target Anggaran
MBG pada akhirnya bukan sekadar proyek anggaran dan bukan pula sekadar indikator keberhasilan pemerintahan.
Ini adalah program yang langsung menyentuh anak-anak.
Karena itu, keselamatan pangan harus ditempatkan sebagai batas yang tidak dapat dinegosiasikan.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir. Pemeriksaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi dan makanan yang sampai ke sekolah harus menjadi bagian dari sistem pengendalian yang terintegrasi.
Audit juga tidak cukup dilakukan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus menjadi prioritas.
Jika ditemukan penyedia yang tidak memenuhi standar, tindakan korektif harus dilakukan secara tegas dan transparan. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang dapat membahayakan kesehatan anak.
MBG Jangan Sampai Menjadi Korban Kejar Target
Tidak ada yang salah dengan tujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia.
Justru karena tujuannya mulia, pelaksanaannya harus dijaga dari kepentingan apa pun yang dapat mengurangi kualitas program.
MBG membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan dan berbasis data. Program ini juga membutuhkan keberanian untuk mengatakan “belum siap” ketika sebuah daerah atau penyedia memang belum memenuhi standar.
Sebab program sebesar MBG tidak seharusnya dipaksa bergerak lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk menjamin keselamatan penerima manfaat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya:
berapa juta porsi yang dibagikan,
tetapi:
berapa banyak anak yang benar-benar mendapatkan makanan yang aman, bergizi, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Niatnya mungkin mulia.
Tetapi ketika agenda politik menggandeng program yang belum sepenuhnya siap, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pemerintah.
Yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.
