Ketika Ambisi Besar Presiden Prabowo Bertemu Realitas Tata Kelola Negara

Oleh Redaksi BeritaIndonesia.news

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia sejak era reformasi. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, program ini diproyeksikan menjadi instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam berbagai pidato resminya, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa ketahanan pangan dan kualitas gizi rakyat bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan hidup dan mati bangsa.

• Logika tersebut sederhana.
• Bangsa yang rakyatnya lapar akan lemah.
• Bangsa yang generasi mudanya kekurangan gizi akan tertinggal.

Bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri akan mudah terguncang oleh krisis global. Karena itu MBG ditempatkan sebagai salah satu program unggulan yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya, semakin besar sebuah program negara, semakin besar pula risiko penyimpangan yang mengintainya.

Dan kini, program yang sejak awal dipromosikan sebagai investasi masa depan bangsa mulai dibayangi berbagai pertanyaan serius mengenai tata kelola, pengawasan, transparansi, dan potensi penyimpangan.

KRONOLOGI: DARI PROGRAM UNGGULAN MENJADI SOROTAN PUBLIK

Program MBG mulai dijalankan secara nasional pada Januari 2025. Saat itu pemerintah memulai implementasi melalui sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani ratusan ribu penerima manfaat.

Target pemerintah kemudian berkembang sangat cepat. Dalam berbagai dokumen perencanaan, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar. Pada APBN 2025, alokasi MBG berada di kisaran Rp71 triliun. Memasuki tahun 2026, pagu Badan Gizi Nasional (BGN) melonjak hingga Rp268 triliun.

Bahkan pemerintah sempat menyiapkan tambahan dukungan anggaran sehingga total kebutuhan program mencapai sekitar Rp335 triliun. Dengan skala sebesar itu, MBG bukan lagi sekadar program bantuan makanan.

MBG telah berkembang menjadi salah satu proyek sosial-ekonomi terbesar dalam sejarah APBN Indonesia.

RATUSAN TRILIUN RUPIAH DAN GODAAN PENYIMPANGAN

Dalam setiap hari operasional MBG, terjadi transaksi ekonomi dalam skala yang sangat besar.

Negara membeli:

• beras,
• telur,
• ayam,
• daging,
• ikan,
• sayuran,
• susu,
• buah-buahan,
• bahan baku dapur,
• peralatan distribusi,
• hingga jasa logistik.

Jika dihitung secara nasional, maka setiap hari terjadi perputaran dana yang sangat besar. Dalam perspektif ekonomi politik, MBG telah menciptakan pasar baru bernilai ratusan triliun rupiah. Dan setiap pasar besar selalu menarik kepentingan besar. Dalam konteks inilah berbagai peringatan mulai bermunculan.

PENGAKUAN DARI DALAM ISTANA

Alarm pertama justru datang dari dalam lingkungan kekuasaan sendiri. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman mengungkap adanya berbagai potensi penyimpangan dalam program MBG.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

• dugaan jual beli titik SPPG;
• manipulasi dalam pengelolaan;
• praktik pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu;
• persoalan kualitas makanan;
• hingga dapur yang telah dibekukan tetapi masih menerima insentif.

Pernyataan ini memiliki makna yang sangat penting. Sebab dalam praktik birokrasi, pejabat negara umumnya tidak akan menyebut bentuk penyimpangan secara spesifik apabila tidak ada laporan awal yang masuk. Artinya, pemerintah sendiri mengakui adanya berbagai potensi masalah yang perlu segera ditangani.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah:

Mengapa pengawasan baru diperketat setelah berbagai persoalan mulai terlihat?

KRITIK ICW: PENGAWASAN DATANG TERLAMBAT

Indonesia Corruption Watch (ICW) termasuk pihak yang paling keras mengkritik situasi tersebut. Menurut ICW, langkah Presiden memerintahkan pengawasan lebih ketat melalui KSP justru menunjukkan bahwa sistem pengendalian sejak awal belum berjalan optimal.

ICW menilai bahwa program sebesar MBG seharusnya telah memiliki sistem mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Kritik ini penting dicermati. Dalam teori tata kelola modern terdapat prinsip dasar:

• Semakin besar nilai program, semakin besar kebutuhan sistem pengawasan.
• MBG adalah program yang mengelola ratusan triliun rupiah.
• Karena itu pengawasan seharusnya tidak datang setelah masalah muncul.
• Pengawasan harus hadir sejak hari pertama.

DUGAAN JUAL BELI TITIK SPPG

Dari seluruh persoalan yang muncul, dugaan jual beli titik SPPG merupakan salah satu yang paling serius. SPPG bukan sekadar dapur. SPPG adalah pusat produksi, distribusi, dan pengelolaan anggaran operasional program MBG.

Dengan kata lain, siapa yang mengendalikan titik SPPG berpotensi mengendalikan aliran ekonomi yang cukup besar. Dalam berbagai kasus korupsi proyek pemerintah, praktik rente sering kali dimulai dari penguasaan akses. Bukan dari pencurian uang secara langsung.

Tetapi dari kemampuan menentukan:

• siapa yang mendapat proyek,
• siapa yang menjadi pemasok,
• siapa yang mengelola distribusi,
• siapa yang memperoleh keuntungan.

Karena itu jika dugaan jual beli titik benar terjadi, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran administratif. Yang diperdagangkan bukan dapurnya. Yang diperdagangkan adalah akses terhadap proyek negara.

KASUS KERACUNAN MAKANAN: ALARM PALING KERAS

MBG dibangun atas dasar tujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia. Karena itu setiap laporan keracunan makanan memiliki dampak yang sangat serius terhadap kredibilitas program.

Dalam perspektif keamanan pangan, keracunan makanan tidak pernah berdiri sendiri. Keracunan dapat menunjukkan adanya kegagalan pada salah satu atau beberapa rantai pengendalian berikut:

• kualitas bahan baku;
• penyimpanan makanan;
• proses memasak;
• pengemasan;
• distribusi;
• sanitasi;
• pengawasan kualitas.

Kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah menimbulkan pertanyaan besar:

1. Apakah standar operasional seluruh dapur MBG sudah benar-benar seragam?
2. Apakah pengawasan keamanan pangan dilakukan secara rutin?
3. Apakah seluruh pengelola memiliki kompetensi yang memadai?

Sampai hari ini, publik masih menunggu jawaban yang transparan.

DAPUR DIBEKUKAN, INSENTIF TETAP BERJALAN

Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya laporan mengenai dapur MBG yang dibekukan tetapi tetap menerima insentif. Dalam audit keuangan negara, kondisi seperti ini merupakan indikator klasik lemahnya pengendalian internal.

Kemungkinan penyebabnya dapat berupa:

• basis data yang tidak diperbarui;
• sistem verifikasi yang tidak berjalan;
• kesalahan administrasi;
• atau potensi penyalahgunaan anggaran.

Apapun penyebabnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah yang dapat mengakibatkan kebocoran keuangan negara.

SIAPA SAJA AKTOR DALAM MBG?

Untuk memahami kompleksitas persoalan, publik perlu memahami struktur kelembagaan yang terlibat.

Badan Gizi Nasional (BGN)

Merupakan pelaksana utama program MBG.

BGN bertanggung jawab atas:

• standar gizi;
• operasional program;
• pengelolaan SPPG;
• penggunaan anggaran.

Kantor Staf Presiden (KSP)

Berfungsi melakukan monitoring dan koordinasi program prioritas nasional.

Saat ini KSP mendapat mandat khusus untuk mengawasi pelaksanaan MBG.

Kementerian Kesehatan

Berkepentingan terhadap:

• keamanan pangan;
• kualitas gizi;
• penanganan kasus keracunan.

Kementerian Dalam Negeri

Berperan dalam koordinasi pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi program.

BPKP

Memiliki fungsi audit internal pemerintah.

KPK

Berwenang melakukan penyelidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

APAKAH PRABOWO MEMILIKI AGENDA TERSEMBUNYI?

Pertanyaan ini mulai banyak muncul di ruang publik. Mengapa Presiden begitu konsisten mempertahankan MBG meskipun kritik terus bermunculan? Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk kepentingan korupsi pribadi Presiden.

Namun dalam politik dan kebijakan publik, program besar sering kali memiliki tujuan strategis yang lebih luas daripada yang disampaikan secara formal. Jika membaca berbagai pidato Presiden Prabowo, setidaknya terdapat beberapa tujuan strategis yang dapat diidentifikasi.

Pertama, pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, penguatan ketahanan pangan nasional.

Ketiga, penciptaan pasar permanen bagi petani dan produsen pangan lokal.

Keempat, pembangunan jaringan distribusi pangan nasional.

Kelima, penguatan stabilitas sosial melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, MBG dapat dipandang sebagai proyek pembangunan negara jangka panjang. Masalahnya bukan terletak pada tujuan. Masalahnya terletak pada siapa yang mengelola dan bagaimana program tersebut diawasi.

APARATUR DAN BUDAYA KORUPSI

Di sinilah letak persoalan yang paling banyak dibicarakan masyarakat. Banyak pihak berpendapat bahwa program-program pemerintah sering kali gagal bukan karena pemimpinnya memiliki niat buruk.

Program gagal karena pelaksana di lapangan masih terjebak dalam budaya korupsi yang telah mengakar selama puluhan tahun. Fenomena ini bukan hal baru.

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai:

• mark-up pengadaan;
• permainan vendor;
• broker proyek;
• konflik kepentingan;
• penyalahgunaan kewenangan;
• manipulasi administrasi.

Jika hipotesis ini benar, maka ancaman terbesar MBG bukan berasal dari desain programnya. Ancaman terbesar berasal dari aparatur yang memanfaatkan program untuk keuntungan pribadi. Karena itu pengawasan harus difokuskan pada titik-titik rawan.

PERTANYAAN BESAR YANG BELUM TERJAWAB

Sampai hari ini masih terdapat sejumlah pertanyaan penting yang belum mendapatkan jawaban terbuka:

Berapa jumlah titik SPPG yang bermasalah?

Siapa yang diduga menjual akses?

Berapa nilai transaksi yang terjadi?

Siapa penerima manfaat ekonomi terbesar dari program ini?

Apakah sudah ada audit menyeluruh?

Apakah aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan awal?

Publik berhak mengetahui jawabannya.

Karena dana yang digunakan adalah uang rakyat.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu eksperimen kebijakan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Tujuannya mulia.

Visinya besar.

Dampaknya dapat menentukan masa depan bangsa. Namun sejarah menunjukkan bahwa niat baik tidak pernah cukup. Program yang baik membutuhkan sistem yang baik.

Dan sistem yang baik hanya dapat dibangun melalui:

• transparansi;
• akuntabilitas;
• audit independen;
• pengawasan publik;
• serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Hari ini MBG berada di persimpangan. Ia dapat menjadi warisan terbesar pemerintahan Prabowo. Atau sebaliknya, menjadi contoh bagaimana program strategis negara runtuh karena lemahnya tata kelola dan kuatnya godaan korupsi. Waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal sudah pasti. Semakin besar uang rakyat yang dikelola, semakin besar pula hak rakyat untuk mengawasinya.