MEDAN – Seorang oknum pegawai PDAM Tirtanadi berinisial RP diduga terlibat sebagai perantara atau calo dalam proyek pengadaan material di lingkungan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum pegawai tersebut mencuat setelah adanya keterangan dari Kepala Divisi Umum PDAM Tirtanadi, Marhamah Hikmah, terkait proses pengambilan berkas Usulan Pengadaan Barang (UPB).
“Usulan Pengadaan Barang (UPB) untuk Pesona Indah Cemara sudah keluar, Bang. Yang ambil berkasnya Bang Rifai,” ungkap Marhamah saat dikonfirmasi wartawan, Senin (31/8/2026).
Menurut Marhamah, Rifai merupakan pihak yang disebut mendapat rekomendasi dari mantan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi, Rajamin Sirait.
“Pak Rajamin menelepon saya. Katanya nanti yang ambil berkasnya Bang Rifai,” tulis Marhamah dalam pesan singkatnya kepada wartawan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama Rifai yang disebut dalam keterangan tersebut diduga merujuk kepada seorang pejabat yang bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PDAM Tirtanadi.
Ia diketahui sebelumnya pernah mengawali perjalanan karier di lingkungan PDAM Tirtanadi sebagai staf ahli Dewan Pengawas pada periode 2010–2013. Setelah masa tersebut berakhir, yang bersangkutan kemudian melanjutkan aktivitasnya di lingkungan perusahaan hingga saat ini.
Dirut Diminta Menertibkan Pegawai
Menanggapi dugaan adanya pegawai yang merangkap peran sebagai perantara proyek pengadaan, Direktur Eksekutif Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMSUB), Riadi, SH, meminta Direktur Utama PDAM Tirtanadi untuk melakukan penelusuran secara serius.
Menurut Riadi, apabila dugaan tersebut terbukti, manajemen perusahaan perlu mengambil langkah tegas.
“Jika pegawai sudah menjadi calo proyek, artinya ada persoalan dalam manajemen internal PDAM Tirtanadi. Kami meminta Dirut untuk mengusut masalah ini secara tegas. Jika benar, maka sudah selayaknya oknum tersebut dicopot,” tegas Riadi.
Riadi mengaku pihaknya telah lama menerima informasi mengenai persoalan yang dinilai tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirtanadi.
Ia juga menyoroti dugaan masih adanya pengaruh sejumlah mantan pejabat maupun pegawai terhadap aktivitas di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
“Oknum mantan pejabat dan pegawai PDAM Tirtanadi inilah yang membuat perusahaan menjadi tidak sehat. Jika budaya seperti ini terus berlanjut, ke depan perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut tersebut berpotensi menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riadi mengatakan pihaknya berencana melakukan aksi terkait dugaan praktik nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PDAM Tirtanadi.
“Kami akan melakukan aksi dan mendesak Gubernur Sumatera Utara agar memberikan perhatian khusus kepada PDAM Tirtanadi,” katanya.
Belum Ada Tanggapan
Hingga berita ini ditulis, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Ardian Surbakti belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan wartawan.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada pihak Sekretaris Perusahaan dan Humas PDAM Tirtanadi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban resmi terkait dugaan tersebut.
Berita ini masih memerlukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini belum merupakan kesimpulan atau pembuktian hukum.
