Membongkar dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto, rantai persetujuan di lingkungan Polri, penghapusan data elektronik, dan kemungkinan adanya kepentingan di balik operasi tersebut.
Oleh: Tim Investigasi
Status investigasi: Berdasarkan informasi publik hingga 8 November 2026. Penyidikan masih berlangsung. Seluruh tersangka tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.
PROLOG: KETIKA SISTEM NEGARA DIDUGA DIGUNAKAN UNTUK MEMATA-MATAI PRESIDEN
Ada sesuatu yang sangat serius ketika sistem penyadapan milik institusi negara diduga digunakan tanpa prosedur hukum untuk memantau komunikasi Presiden Republik Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang disadap. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang memiliki akses ke sistem tersebut, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang mengendalikan operasionalnya, dan kepada siapa hasil pemantauan itu disampaikan.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Nama yang mengejutkan publik adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian selama pemerintahan Joko Widodo dan kemudian menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dugaan pelanggaran yang diselidiki meliputi penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Namun, perkembangan perkara tidak berhenti pada tiga nama tersebut.
Pada 5 November 2026, Bareskrim menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Empat perwira tinggi kepolisian kini berada dalam pusaran perkara yang menyentuh keamanan komunikasi Presiden dan integritas sistem negara.
Sumber: Associated Press, 3 November 2026; Topik.id, 6 November 2026.
I. KRONOLOGI: DARI PENYADAPAN HINGGA PENGHAPUSAN DATA
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin yang diberitakan media, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam periode 2025–2026.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang diwajibkan.
Padahal, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum harus memiliki dasar dan mekanisme yang sah.
Menurut keterangan penyidik, nomor-nomor tersebut diduga dipantau tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Sasaran yang disebut dalam pengungkapan perkara mencakup:
- Presiden Republik Indonesia.
- Pejabat negara.
- Tokoh politik.
- Insan media dan jurnalis.
- Tokoh organisasi masyarakat.
- Aktivis lembaga swadaya masyarakat.
- Kalangan pengusaha.
Perkara ini kemudian mencuat setelah adanya laporan dari petugas yang mengetahui dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Menurut kronologi yang disampaikan penyidik, penghapusan berkas diduga berlangsung pada Oktober 2026. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim kemudian melakukan pemeriksaan saksi dan ahli serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk telepon seluler, tablet, dan perangkat penyimpanan data.
Yang membuat perkara ini semakin serius adalah dugaan bahwa penghapusan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya penggunaan sistem tanpa prosedur, tetapi juga kemungkinan adanya upaya menghilangkan bukti elektronik.
Sumber: DetikNews, 3 November 2026; AP, 3 November 2026.
II. EMPAT JENDERAL: BAGAIMANA RANTAI KEWENANGAN BEKERJA?
Penetapan empat perwira tinggi sebagai tersangka membuka pertanyaan mengenai pembagian fungsi dan kewenangan di dalam sistem operasional tersebut.
Berdasarkan informasi yang diberitakan dari keterangan penyidik, terdapat mekanisme persetujuan sebelum aktivitas provisioning atau pengaktifan penyadapan dilakukan.
Berikut nama-nama yang menjadi pusat pemeriksaan.
1. Listyo Sigit Prabowo
Listyo merupakan mantan Kapolri yang memimpin institusi Polri sejak 2021.
Ia menjadi salah satu tersangka awal dalam perkara ini.
Keterlibatannya perlu diperiksa secara menyeluruh karena ia pernah berada pada posisi tertinggi dalam struktur kepolisian ketika dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
- Apa tindakan spesifik yang diduga dilakukan Listyo?
- Apakah terdapat instruksi langsung mengenai pengoperasian sistem?
- Apakah ia mengetahui sasaran penyadapan?
- Apakah ia mengetahui proses persetujuan dan penghapusan data?
- Apakah terdapat pihak lain di luar struktur operasional yang memberikan permintaan atau instruksi?
Kita tidak boleh menganggap jabatan mantan Kapolri dengan sendirinya membuktikan bahwa ia merupakan pemberi perintah tertinggi. Tindakan dan tanggung jawab individual harus dibuktikan melalui penyidikan.
2. Ahrie Sonta Nasution
Ahrie Sonta merupakan salah satu pejabat yang dikaitkan penyidik dengan aktivitas operasional Monitoring Center.
Dalam pemberitaan mengenai keterangan penyidik, Ahrie disebut sebagai pihak yang menjalankan atau terlibat dalam aktivitas provisioning dengan persetujuan atasan yang berwenang.
Penyidik juga mendalami dugaan permintaan persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang menentukan nomor mana yang dimasukkan ke dalam sistem dan atas dasar permintaan siapa tindakan tersebut dilakukan.
3. Eko Hadi Santoso
Eko Hadi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara LIMS.
Menurut pemberitaan mengenai penjelasan penyidik, Eko bersama Ahrie termasuk pihak yang harus memperoleh persetujuan sebelum aktivitas provisioning dilakukan.
Namun, rincian tindakan individual Eko terhadap setiap nomor sasaran belum diungkap secara lengkap kepada publik.
Karena itu, penyidik perlu menjelaskan secara terperinci peran, kewenangan, dan tindakan yang diduga dilakukan masing-masing tersangka.
4. Slamet Uliandi
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026 merupakan perkembangan penting.
Dalam pemberitaan mengenai keterangan penyidik, Slamet disebut sebagai figur yang memberikan persetujuan terhadap aktivitas provisioning yang dilakukan Ahrie dan Eko.
Ia juga disebut dalam konteks persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan.
Informasi ini membuat posisi Slamet menjadi penting untuk memahami mekanisme persetujuan operasional.
Namun, pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah persetujuan tersebut berasal dari inisiatifnya sendiri atau didasarkan pada instruksi pihak lain.
Rantai persetujuan operasional belum tentu sama dengan rantai perintah tertinggi.
Sumber: Topik.id, 6 November 2026; Aktual.com, 6 November 2026.
III. PERTANYAAN TERBESAR: SIAPA YANG MEMERINTAHKAN DAN SIAPA YANG MENERIMA HASILNYA?
Empat nama tersangka memberikan gambaran awal mengenai orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan operasional LIMS.
Tetapi penyelidikan tidak boleh berhenti pada mereka.
Dalam sebuah operasi pemantauan komunikasi, terdapat beberapa fungsi yang perlu dibedakan:
- Pihak yang mengusulkan atau meminta pemantauan.
- Pihak yang memberikan persetujuan.
- Pihak yang mengaktifkan dan menjalankan sistem.
- Pihak yang mengakses serta mengelola hasil pemantauan.
- Pihak yang menerima, menyimpan, atau menggunakan informasi tersebut.
Kita sudah memperoleh sebagian informasi mengenai mekanisme persetujuan operasional.
Namun, informasi publik belum menjawab siapa yang pertama kali meminta agar nomor-nomor tertentu dimasukkan ke dalam LIMS.
Lebih penting lagi, belum diketahui siapa penerima akhir hasil pemantauan komunikasi tersebut.
Inilah mata rantai yang harus ditemukan.
Jika informasi hasil penyadapan hanya dikuasai oleh pelaksana teknis, penyidik harus menjelaskan untuk apa informasi itu dikumpulkan dan mengapa Presiden menjadi salah satu sasaran.
Jika informasi tersebut diserahkan kepada pihak lain, siapa pihak tersebut?
Apakah hasilnya digunakan untuk kepentingan institusi, kepentingan pribadi, kepentingan bisnis, atau kepentingan politik?
Pertanyaan ini menjadi inti penyidikan.
IV. MENGAPA PRESIDEN DAN BERBAGAI TOKOH MENJADI SASARAN?
Salah satu aspek paling penting dalam perkara ini adalah cakupan sasaran yang disebut oleh Bareskrim.
Penyidik menyatakan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Komposisi sasaran seperti ini perlu ditelusuri secara sistematis.
Apakah semua nomor tersebut dimasukkan berdasarkan satu permintaan?
Apakah terdapat beberapa kelompok sasaran dengan kepentingan berbeda?
Apakah nomor-nomor tersebut berkaitan dengan suatu penyelidikan tertentu?
Ataukah terdapat pemetaan komunikasi dan hubungan antartokoh yang tidak memiliki dasar penegakan hukum?
Untuk menjawabnya, penyidik seharusnya membuka informasi mengenai:
- Jumlah nomor yang dimasukkan ke LIMS.
- Waktu setiap nomor diaktifkan.
- Identitas pemohon dan pemberi persetujuan.
- Dasar hukum yang digunakan atau ketiadaan dokumen dasarnya.
- Durasi pemantauan.
- Siapa yang mengakses hasilnya.
- Kepada siapa informasi diserahkan.
- Apakah terdapat salinan atau perpindahan data ke luar sistem.
Pola sasaran dapat memberikan petunjuk mengenai tujuan operasi. Namun, identitas sasaran saja belum cukup untuk membuktikan adanya agenda politik tertentu.
V. APAKAH ADA MOTIF POLITIK?
Inilah pertanyaan yang tidak boleh dihindari, tetapi juga tidak boleh dijawab dengan spekulasi.
Penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum, merupakan perkara serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.
Namun, apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari operasi untuk melemahkan pemerintahan?
Apakah ada tujuan memperoleh informasi strategis untuk menekan Presiden?
Apakah ada kepentingan pihak tertentu yang ingin mengetahui komunikasi internal pemerintahan?
Atau apakah operasi tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk tujuan lain?
Sampai 8 November 2026, belum terdapat bukti publik yang mengungkap secara tuntas motif operasi dan penerima akhir informasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan bahwa hingga saat itu belum ditemukan indikasi makar dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu penting. Artinya, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.
Makar mempunyai unsur hukum tersendiri. Untuk menyimpulkan adanya makar, penyidik harus menemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Namun, ketiadaan indikasi makar pada tahap awal juga tidak menghilangkan kewajiban untuk mengungkap motif dan tujuan penyadapan.
Sumber: Tirto, 3 November 2026.
VI. PERKEMBANGAN TERBARU: POLRI MEMBENTUK TIM KHUSUS
Pada 5 November 2026, Polri mengumumkan pembentukan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami perkara ini.
Pembentukan tim tersebut dilakukan setelah jumlah tersangka bertambah menjadi empat perwira tinggi.
Slamet Uliandi, menurut pemberitaan, belum ditahan karena kondisi kesehatannya masih dalam pemulihan pascastroke.
Pembentukan tim khusus menjadi perkembangan yang perlu dipantau karena perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem internal kepolisian oleh pejabat tinggi institusi itu sendiri.
Publik perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai perkembangan penyidikan, terutama mengenai:
- Rantai perintah dan persetujuan.
- Penggunaan sistem LIMS.
- Proses penghapusan data.
- Identitas penerima hasil penyadapan.
- Motif dan tujuan operasi.
Pemeriksaan internal tidak boleh menggantikan kebutuhan akan pembuktian hukum yang independen dan dapat diuji di pengadilan.
Sumber: Aktual.com, 6 November 2026.
VII. HIPOTESIS INVESTIGASI: APAKAH OPERASI INI BERHUBUNGAN DENGAN PERTARUNGAN KEPENTINGAN YANG LEBIH BESAR?
Di sinilah penyelidikan dapat bergerak ke tahap berikutnya.
Perkara LIMS terjadi dalam periode perubahan pemerintahan dan perubahan kebijakan ekonomi Indonesia.
Pemerintahan Prabowo mulai meninjau sejumlah kebijakan strategis yang menyangkut ekspor komoditas, pengelolaan sumber daya alam, penerimaan negara, dan tata kelola investasi.
Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi kepentingan sejumlah pelaku usaha dan jaringan bisnis yang berkembang selama pemerintahan sebelumnya.
Apakah terdapat hubungan antara perubahan kepentingan ekonomi tersebut dan operasi penyadapan?
Untuk saat ini, belum ada bukti publik yang menghubungkan ketiga kelompok kepentingan ekonomi tersebut dengan empat tersangka LIMS.
Tetapi pertanyaan investigasinya dapat dirumuskan secara jelas:
Apakah informasi yang dikumpulkan melalui LIMS berkaitan dengan keputusan ekonomi, jaringan bisnis, atau tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo?
Jika jawabannya tidak, penyidik tetap harus menjelaskan tujuan sebenarnya.
Jika ditemukan hubungan, penyidik perlu menelusuri komunikasi, aliran dana, pertemuan, serta pihak yang memanfaatkan informasi tersebut.
Hubungan itu harus dibuktikan, bukan disimpulkan hanya dari kesamaan waktu atau kepentingan.
VIII. LIMA HAL YANG HARUS DIUNGKAP PENYIDIK
Untuk memastikan perkara ini tidak berhenti pada empat nama tersangka, ada lima pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
1. Siapa pemberi perintah pertama?
Siapa yang mengusulkan agar nomor Presiden dan tokoh lainnya dimasukkan ke LIMS?
2. Siapa pemberi persetujuan tertinggi?
Apakah rantai persetujuan berhenti pada pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdapat instruksi dari pihak lain?
3. Siapa penerima hasil penyadapan?
Apakah data hanya berada di sistem internal, atau pernah disalin dan diberikan kepada pihak lain?
4. Apa tujuan pengumpulan informasi?
Apakah untuk kepentingan pribadi, institusi, bisnis, politik, atau tujuan lain?
5. Apakah terdapat pembiayaan atau hubungan dengan pihak eksternal?
Apakah ada transaksi, komunikasi, atau pertemuan dengan pihak di luar struktur kepolisian yang berkaitan langsung dengan kegiatan LIMS?
Pertanyaan kelima sangat penting untuk menguji apakah perkara ini merupakan penyalahgunaan kewenangan internal atau memiliki hubungan dengan kepentingan eksternal.
Namun, pemeriksaan terhadap pihak eksternal harus didasarkan pada bukti, bukan praduga terhadap kelompok bisnis atau negara tertentu.
PENUTUP: JANGAN BERHENTI PADA EMPAT NAMA
Empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka. Perkara ini kini memasuki tahap yang menentukan.
Namun, publik belum memperoleh jawaban atas pertanyaan paling mendasar: siapa yang menginginkan informasi tersebut, siapa yang menerimanya, dan untuk kepentingan apa operasi itu dilakukan?
Jika penyidikan hanya membuktikan siapa yang mengoperasikan sistem, tetapi tidak mengungkap siapa yang meminta, memerintahkan, dan menggunakan hasilnya, maka gambaran utuh perkara ini belum akan terbuka.
Penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan kecil. Ia menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, integritas lembaga kepolisian, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, penyelidikan harus bergerak sampai ke ujung rantai informasi.
Siapa yang menyadap Presiden mungkin merupakan pertanyaan pertama. Tetapi siapa yang memerintahkan dan siapa yang menerima hasil penyadapan adalah pertanyaan yang jauh lebih menentukan.
Dan ketika jawabannya mulai terungkap, barulah kita dapat menilai apakah perkara ini merupakan penyalahgunaan kewenangan internal atau memiliki hubungan dengan pertarungan kepentingan yang lebih luas.
Bersambung ke Seri 2: JEJAK UANG DI BALIK KEKUASAAN — Fasilitas Ekspor, Dugaan Underpricing, Singapura, Investasi Nikel Tiongkok, dan Warisan Utang Whoosh.
