Diterbitkan secara resmi di portal jurnal APASIFIC.
Abstrak / Konten:
Abstrak
Ketidakpatuhan terhadap peraturan merupakan tantangan yang terus-menerus dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan implikasi serius terhadap akuntabilitas fiskal publik. Studi ini meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah — yang terdiri dari ukuran pemerintah, otonomi fiskal, kompleksitas organisasi, belanja modal, dan temuan sistem pengendalian internal (KTP) — terhadap temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Dataset panel seimbang yang mencakup seluruh 34 provinsi selama lima tahun (2019–2023) dianalisis menggunakan estimator Random Effects GLS, yang dipilih melalui serangkaian pengujian spesifikasi model panel sistematis termasuk uji Chow, uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier, dan uji Hausman. Semua asumsi klasik terpenuhi, memvalidasi kesesuaian metode estimasi yang digunakan. Hasil menunjukkan bahwa model tersebut signifikan secara bersamaan, sementara hanya otonomi fiskal yang memberikan pengaruh parsial positif dan signifikan secara statistik terhadap temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Temuan ini mengungkapkan paradoks fiskal yang dapat dijelaskan melalui teori keagenan: otonomi fiskal yang lebih tinggi melemahkan mekanisme pengawasan vertikal dan memperbesar kompleksitas tata kelola pendapatan lokal, sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Studi ini memberikan kontribusi secara teoritis dengan memperkaya wacana teori keagenan dalam konteks desentralisasi fiskal di negara berkembang, dan secara praktis dengan menawarkan wawasan kebijakan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri dalam merancang strategi pengawasan adaptif risiko yang responsif terhadap heterogenitas fiskal antarprovinsi.
Abstract
Regulatory non-compliance represents a persistent challenge in Indonesian local government financial governance with serious implications for public fiscal accountability. This study examines the effects of local government characteristics — comprising government size, fiscal autonomy, organisational complexity, capital expenditure, and internal control system (ICS) findings — on regulatory non-compliance findings across Indonesian provincial governments. A balanced panel dataset encompassing all 34 provinces over five years (2019–2023) was analysed using the Random Effects GLS estimator, selected through a systematic sequence of panel model specification tests comprising the Chow test, the Breusch-Pagan Lagrange Multiplier test, and the Hausman test. All classical assumptions were satisfied, validating the appropriateness of the estimation method employed. Results indicate that the model is jointly significant, while only fiscal autonomy exerts a positive and statistically significant partial effect on regulatory non-compliance findings. This finding reveals a fiscal paradox explicable through agency theory: higher fiscal autonomy weakens vertical oversight mechanisms and amplifies the complexity of local revenue governance, thereby elevating non-compliance risk. The study contributes theoretically by enriching agency theory discourse in the context of fiscal decentralisation in developing economies, and practically by offering policy insights for the Supreme Audit Board (BPK) and the Ministry of Home Affairs in designing risk-adaptive oversight strategies that are responsive to inter-provincial fiscal heterogeneity.
Keywords: Scope: Akuntansi, fiscal autonomy; regulatory non-compliance; panel data; agency theory; Indonesian local government
