JABATAN BUKAN KEKUASAAN MUTLAK, MELAINKAN KEWENANGAN YANG DIBATASI OLEH ATURAN DAN HUKUM
Oleh: M. A. Rahman (Opini BeritaIndonesia.News)
“Setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban.” — Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto (Kapolri)
Ada sebuah pernyataan fundamental yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Pernyataan tersebut sederhana, tetapi mengandung pesan mendasar tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam sebuah negara hukum:
“Setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban.”
Pernyataan ini patut mendapat perhatian lebih luas. Bukan hanya karena disampaikan oleh seorang Kapolri, tetapi karena substansinya menyentuh persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara: kesadaran para pemegang jabatan terhadap batas kewenangan yang melekat pada dirinya. Pesan tersebut sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi institusi kepolisian, melainkan bagi seluruh pemangku jabatan di negeri ini—mulai dari Presiden, menteri, kepala lembaga negara, anggota legislatif, kepala daerah, aparat penegak hukum, hingga pejabat di tingkat birokrasi paling bawah.
Sebab, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun yang menerima jabatan publik: mereka bukan pemilik kekuasaan, melainkan pemegang mandat yang kewenangannya dibatasi oleh hukum.
Realitas Hari Ini: Ketika Pejabat Melampaui Batas Aturan
Namun, jika kita menoleh pada realitas birokrasi dan panggung kekuasaan di era saat ini, prinsip dasar tersebut sering kali diabaikan. Alih-alih melihat jabatan sebagai ladang pengabdian, publik justru sering disuguhkan dengan pemandangan di mana sebagian pejabat bertindak seolah-olah kewenangan mereka tidak memiliki batasan.
Beberapa bentuk penyimpangan dan pelampauan batas wewenang yang marak dijumpai saat ini meliputi:
-
Arogansi Struktural dan Intimidasi Birokrasi
Tidak sedikit pejabat yang menggunakan posisinya untuk membungkam kritik atau menekan bawahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan main sering kali ditekuk demi memuluskan kepentingan personal atau kelompok tertentu.
-
Penyalahgunaan Fasilitas dan Sumber Daya Negara
Fasilitas publik, anggaran instansi, hingga kewenangan administratif kerap digunakan di luar peruntukannya—mulai dari kepentingan pencitraan politik pribadi, membangun jejaring pengaruh, hingga melanggengkan gaya hidup di tengah kesulitan masyarakat.
-
Merasa Kebal Hukum Lewat Jejaring Kekuasaan
Ada mentalitas keliru yang menganggap bahwa jabatan tinggi atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dapat menjadi perisai pelindung dari jerat hukum, sehingga proses pengawasan dan penegakan hukum sering kali diintervensi.
-
Kebijakan yang Bersifat Transaksional
Kekuasaan kerap diperlakukan sebagai komoditas. Kebijakan publik, perizinan, hingga proyek strategis dirumuskan bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan kalkulasi keuntungan kelompok atau balas budi politik.
Kekuasaan Adalah Mandat, Bukan Hak Milik
Persoalan di atas berakar dari satu titik: seseorang mulai mencampuradukkan jabatan dengan kekuasaan pribadi. Jabatan dipandang sebagai kedudukan yang memberikan hak mutlak untuk memerintah, menentukan, mengendalikan, dan mengatur orang lain tanpa kesadaran terhadap batas-batas hukum.
Padahal, jabatan publik bukanlah kepemilikan pribadi. Kewenangan yang menyertainya diberikan berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Seorang pejabat tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan kewenangannya berdasarkan kehendak atau selera pribadi. Ketika seseorang menerima jabatan, sesungguhnya ia sedang memikul tanggung jawab yang berat, bukan memperoleh hak istimewa untuk menguasai.
Harapan Publik: Mengembalikan Hakikat Jabatan kepada Rakyat
Di tengah dinamika penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan saat ini, rakyat menaruh harapan besar agar ketegasan dan prinsip yang disuarakan oleh Kapolri baru ini mampu mengembalikan kesadaran kolektif para pejabat di berbagai lini.
Sudah saatnya para pemegang kekuasaan disadarkan kembali bahwa jabatan bukanlah simbol superioritas atau identik dengan kekuasaan mutlak yang bisa digunakan semena-mena. Lebih dari itu, jabatan jelas adalah sebuah amanah suci yang diberikan atas nama rakyat Republik Indonesia—yang kelak setiap keputusan, kebijakan, dan tindakannya harus dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan konstitusional kepada rakyat.
Pengawasan Adalah Penjaga Kewenangan
Sebagaimana ditekankan dalam pesan utama, pengawasan bukanlah bentuk pelemahan institusi, melainkan penjaga agar kewenangan tetap berjalan di jalur yang benar. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan. Kritik masyarakat, kontrol legislatif, pemeriksaan lembaga pengawas, serta proses peradilan harus ditempatkan sebagai pilar utama demokrasi.
Tidak boleh ada pejabat yang merasa bahwa kedudukannya menjadikan dirinya kebal dari hukum dan pengawasan.
Kekuasaan Akan Berakhir, Rekam Jejak Akan Abadi
Ada satu kenyataan yang seharusnya selalu diingat oleh setiap orang yang menduduki jabatan publik: tidak ada jabatan yang abadi. Presiden, menteri, kepala daerah, hingga pimpinan lembaga akan mengalami pergantian.
Ketika masa jabatan itu berakhir, kekuasaan akan runtuh dengan sendirinya. Yang tertinggal bukanlah seberapa besar pengaruh atau fasilitas yang pernah dikuasai, melainkan rekam jejak pengabdian: apakah kewenangan tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat atau justru menekan mereka?
Mari kita kembalikan hakikat jabatan sebagai amanah rakyat yang harus dijaga. Sebab pada akhirnya, setiap kewenangan memiliki batas, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap amanah menuntut pertanggungjawaban.
BeritaIndonesia.News — Informasi Berkualitas, untuk Indonesia Maju.
