Makassar, Sulsel — Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kembali memantik gelombang kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kesehatan anak justru dinilai mengorbankan sektor yang jauh lebih fundamental: pendidikan.
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, secara tegas menyoroti rencana pemangkasan anggaran pendidikan nasional yang disebut mencapai sekitar 20 persen. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang jauh lebih serius dibanding manfaat jangka pendek dari program MBG.
“Tidak ada yang menolak pentingnya gizi bagi anak-anak. Tapi pendidikan adalah fondasi utama masa depan bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, kita sedang mempertaruhkan kualitas generasi Indonesia ke depan,” tegas Ari.
Ia menilai, pemerintah tidak semestinya menjadikan program MBG sebagai alasan untuk mengurangi porsi anggaran pendidikan. Justru, pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai prioritas utama, mengingat kondisi di lapangan masih jauh dari ideal.
Banyak sekolah di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serius—mulai dari bangunan rusak, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya sarana belajar. Situasi ini, menurut Ari, tidak bisa diabaikan.
“Realitas di lapangan masih memprihatinkan. Bagaimana kita mau mencetak generasi unggul jika tempat mereka belajar saja tidak memadai?” ujarnya.
Ari juga mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa program MBG boleh saja dijalankan, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sektor pendidikan.
“Silakan jalankan program MBG, tapi jangan sampai menggerus anggaran pendidikan. Ini bukan sekadar program populis—ini soal masa depan bangsa,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengembalikan anggaran pendidikan ke porsi semula. Menurutnya, investasi di sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
