Medan – Polemik keberangkatan Wali Kota Medan Rico Waas ke luar negeri untuk berobat akhirnya membuka tabir yang selama ini berusaha dipoles rapi lewat seremoni, konten media sosial, dan jargon pembangunan. Yang dipertontonkan ke publik bukan sekadar soal izin perjalanan, tetapi potret dua pemimpin yang sama-sama sibuk membangun citra, sementara komunikasi pemerintahan justru berantakan di ruang paling dasar: koordinasi antarpejabat.
Ironisnya, drama ini melibatkan dua tokoh yang sebelumnya berada dalam satu garis politik kekuasaan: Rico Waas sebagai Wali Kota Medan dan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut sekaligus mantan Wali Kota Medan. Namun ketika persoalan muncul, keduanya seperti saling memperlihatkan bahwa birokrasi yang selama ini dipamerkan ternyata hanya megah di permukaan.
Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Elfenda Ananda menilai kegaduhan ini lahir dari lemahnya komunikasi politik serta buruknya tata kelola pemerintahan yang diwariskan dari era Bobby Nasution. Dan publik tentu sulit membantah. Sebab bagaimana mungkin seorang gubernur mengaku tidak mengetahui keberadaan wali kota, padahal prosedur izin perjalanan luar negeri kepala daerah seharusnya melewati gubernur terlebih dahulu?
Di titik ini, publik dipaksa menyaksikan dua kemungkinan yang sama-sama memalukan. Pertama, gubernur benar-benar tidak tahu, yang berarti koordinasi pemerintahan Sumut berjalan kacau. Kedua, gubernur sebenarnya tahu tetapi mencoba menjaga jarak politik ketika polemik mulai membesar. Apa pun jawabannya, keduanya sama-sama memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan.
Rico Waas sendiri terlihat kembali terjebak pada pola lama: minim sensitivitas komunikasi publik. Ketika masyarakat mempertanyakan keberangkatannya ke luar negeri untuk berobat, Pemko Medan justru terlambat memberi penjelasan. Dalam era keterbukaan informasi, keterlambatan klarifikasi bukan lagi sekadar kesalahan teknis, tetapi bentuk ketidakmampuan membaca situasi publik. Dua hari tanpa penjelasan cukup untuk melahirkan spekulasi, sindiran, bahkan krisis kepercayaan.
Lebih menyakitkan lagi, keberangkatan itu terasa kontradiktif dengan pidato-pidato besar tentang Medan sebagai barometer kesehatan. Rakyat diminta percaya rumah sakit daerah semakin maju, pelayanan kesehatan semakin baik, tetapi pemimpinnya sendiri memilih terbang ke luar negeri ketika sakit. Pesan yang diterima masyarakat sederhana: promosi kesehatan hanya kuat di baliho dan konferensi pers, tetapi tidak cukup meyakinkan bahkan bagi kepala daerahnya sendiri.
Namun menyalahkan Rico Waas semata juga terlalu mudah. Sebab fondasi birokrasi yang ia tempati hari ini merupakan warisan pemerintahan Bobby Nasution. Selama menjabat Wali Kota Medan, Bobby memang dikenal agresif membangun proyek fisik dan mempercantik wajah kota. Tetapi di balik gemerlap pembangunan itu, terlalu banyak proyek yang meninggalkan pertanyaan dibanding kebanggaan.
Publik masih ingat “lampu pocong”, revitalisasi Lapangan Merdeka yang menuai kritik, persoalan Gedung Kejaksaan Negeri Medan, proyek Islamic Center, Kebun Bunga, kolam retensi, hingga berbagai proyek lain yang lebih sibuk menjadi bahan konten ketimbang simbol keberhasilan tata kelola. Banyak proyek diresmikan cepat, dipromosikan besar-besaran, tetapi kemudian menyisakan masalah teknis, banjir, kerusakan, dan pertanyaan soal kualitas pekerjaan.
Lapangan Merdeka menjadi contoh paling telanjang. Proyek yang diresmikan penuh pencitraan itu justru dikabarkan menyisakan banjir di area basement serta ketidakjelasan pengelolaan. Ini seperti metafora sempurna bagi gaya pembangunan era sekarang: tampak indah di kamera drone, tetapi bermasalah ketika disentuh realitas.
Bobby Nasution juga tidak bisa terus berlindung di balik narasi “anak muda pekerja keras” jika tata kelola pemerintahan justru dipenuhi persoalan konsolidasi birokrasi. Saat menjadi gubernur, kritik muncul terkait dominasi pejabat “impor” dari Medan, mutasi jabatan yang terlalu sering, hingga munculnya kasus korupsi proyek jalan yang menyeret orang dekatnya sendiri, Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting.
Publik tentu bertanya-tanya: bagaimana mungkin pemerintahan yang mengklaim modernisasi birokrasi justru terus dihantui isu tender kilat, pergeseran anggaran berkali-kali, dan proyek bermasalah? Di sinilah masyarakat mulai melihat pola yang sama — pembangunan dijadikan panggung pencitraan, sementara pengawasan dan kualitas tata kelola tertinggal jauh di belakang.
Yang paling berbahaya sebenarnya bukan sekadar proyek rusak atau miskomunikasi antarelite. Yang paling berbahaya adalah ketika pemerintahan mulai lebih sibuk mengatur persepsi dibanding memperbaiki sistem. Media sosial penuh video seremonial, tetapi birokrasi internal malah tidak sinkron. Pidato bicara pelayanan publik, tetapi masyarakat justru melihat pejabat saling lempar sinyal di depan kamera.
Rico Waas dan Bobby Nasution kini berada di persimpangan yang sama: terus memelihara politik pencitraan atau mulai membangun pemerintahan yang benar-benar bekerja. Sebab rakyat hari ini semakin sulit dibohongi oleh estetika pembangunan. Jalan yang diaspal cepat tetapi rusak kembali, proyek yang megah tetapi bermasalah, serta komunikasi pejabat yang saling bertabrakan hanya akan mempertegas satu kesimpulan pahit: pemerintah sibuk terlihat bekerja, bukan benar-benar bekerja.
