Judul: “Sumut Targetkan Rp100 Triliun Investasi? Belajar dari Dedi Mulyadi, Bukan Sembunyi di Balik Regulasi”
Medan, 6 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan investasi sebesar Rp100 triliun per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, banyak pihak menilai bahwa target ambisius ini hanya akan menjadi wacana kosong jika pejabat-pejabat terkait masih gemar mempersulit investor dengan dalih regulasi dan kepentingan kelompok tertentu.
Sebagai perbandingan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan pendekatan pro-investasi yang patut ditiru. Ia membentuk tim khusus untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan investasi. Dedi juga secara aktif menangani hambatan yang dihadapi investor, seperti dalam kasus perusahaan BYD di Subang yang menyerap 18.000 pekerja. Ia langsung menangani hingga tuntas persoalan pembebasan tanah yang terkendala karena adanya percaloan-percaloan
Dedi juga menghadapi tantangan dari organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu proses investasi. Ia menyatakan bahwa ia memiliki solusi atas permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang merugikan proses investasi .
Sementara itu, di Sumatera Utara, proses perizinan masih lambat dan kerap dijadikan alat tawar-menawar politik lokal. Investor membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan, bukan sekadar seremoni dan janji.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rahmad Saleh, menegaskan bahwa pejabat yang menyulitkan investor dengan alasan regulasi, padahal ujung-ujungnya hanya minta jatah proyek atau fee, adalah musuh utama pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya menegaskan bahwa target investasi ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Namun, tanpa reformasi birokrasi dan penindakan terhadap oknum pejabat penghambat investasi, target itu hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Pertanyaannya kini: Apakah Gubernur Sumut siap membersihkan lingkaran dalamnya dan mengubah sistem, atau hanya akan menyalahkan keadaan saat target Rp100 triliun tak tercapai?
