Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan perlunya reformasi tata kelola subsidi energi. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), ia menyampaikan kritik keras terhadap Pertamina dan menyoroti kelemahan pengawasan subsidi, sekaligus menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai solusi jangka panjang.
Kritik ke Pertamina: Kilang Tak Kunjung Jadi
Purbaya mengawali paparannya dengan menyinggung pembangunan kilang minyak baru yang tak kunjung terealisasi. Menurutnya, rencana pembangunan tujuh kilang baru yang digadang-gadang sejak lama hingga kini belum ada yang selesai.
“Bangun tujuh kilang baru satu pun enggak jadi. Sampai sekarang enggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa lemahnya pembangunan infrastruktur energi membuat beban subsidi semakin berat. Jika kilang baru tidak kunjung berdiri, Indonesia akan terus bergantung pada impor dan subsidi energi akan sulit ditekan.
Filosofi Subsidi: Penyangga Sementara
Purbaya kemudian menjelaskan pandangannya mengenai hakikat subsidi. Menurutnya, subsidi muncul karena pertumbuhan ekonomi nasional belum cukup kuat untuk menopang daya beli masyarakat miskin.
“Subsidi sebetulnya kalau bisa enggak subsidi. Subsidi itu hanya karena ekonomi tumbuhnya enggak cukup bagus. Masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Jadi subsidi dikeluarkan supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kunci utama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan pertumbuhan yang kuat, masyarakat akan mampu menghadapi harga pasar tanpa perlu subsidi.
Dukungan Target Pertumbuhan 8%
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyatakan dukungannya terhadap target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
“Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga,” kata Purbaya.
Ia meminta dukungan DPR untuk bersama-sama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, sehingga ketergantungan pada subsidi bisa dikurangi secara bertahap.
Data Tunggal dan Pengawasan Subsidi
Purbaya juga menyoroti masalah ketepatan sasaran subsidi. Ia menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah dipakai Kementerian Sosial untuk program bantuan sosial, namun belum dimanfaatkan oleh Kementerian ESDM.
“DTSEN ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial. Tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi supaya mereka betul memakai data tersebut ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengakui bahwa selama ini pemerintah belum memiliki mekanisme monitoring yang kuat terhadap pelaksanaan subsidi. “Selama ini rupanya kita enggak pernah monitor, belum pernah survei. Saya akan minta BPKP untuk men-survei bagaimana pelaksanaan subsidi itu. Kalau ada yang menyeleweng, hati-hati saja nanti,” tegasnya.
Analisis dan Implikasi
Pernyataan Purbaya mengandung beberapa pesan strategis:
- Kritik Infrastruktur Energi – Kegagalan pembangunan kilang baru memperbesar ketergantungan impor dan beban subsidi.
- Subsidi sebagai Penyangga – Subsidi dipandang hanya sebagai solusi sementara, bukan permanen.
- Pertumbuhan Ekonomi sebagai Solusi – Target 8% pertumbuhan dianggap jalan keluar agar masyarakat tidak lagi bergantung pada subsidi.
- Data dan Pengawasan – Pemanfaatan DTSEN dan audit BPKP menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak bocor.
Penutup
Pernyataan Menkeu Purbaya memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang lebih tegas: subsidi harus tepat sasaran, transparan, dan pada akhirnya dikurangi seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Kritiknya terhadap Pertamina dan ajakan untuk memanfaatkan DTSEN menegaskan perlunya konsolidasi lintas kementerian agar kebijakan subsidi tidak lagi menjadi beban fiskal yang membengkak.
Dengan realisasi subsidi energi yang sudah mencapai Rp218 triliun hingga Agustus 2025, peringatan Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak bisa lagi menunda reformasi tata kelola subsidi energi.
