Jakarta, 4 Oktober 2025 — Penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan tren positif. Hingga 3 Oktober 2025, dana yang terserap telah mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total anggaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menarik kembali dana program tersebut. “Serapan sudah membaik. Jangan ditarik lagi, biarkan program berjalan agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (3/10).
Dampak Ekonomi
Program MBG disebut telah memberi dampak signifikan terhadap perekonomian rakyat. Luhut menyebut program ini menciptakan 380 ribu lapangan kerja baru, khususnya di sektor distribusi pangan, penyedia katering, hingga usaha kecil di tingkat desa.
“Efek berantai program ini luar biasa. Mulai dari petani, pedagang kecil, hingga penyedia logistik, semuanya bergerak. Ini penggerak ekonomi bawah yang perlu kita jaga,” ucapnya.
Kritik dan Kasus Keracunan
Meski demikian, program MBG tak luput dari kritik. Sejumlah kalangan mendesak penghentian sementara program setelah terjadi kasus keracunan makanan di beberapa daerah.
Menanggapi hal tersebut, Luhut menilai penghentian bukanlah solusi. “Program tetap layak dilanjutkan, tapi tentu dengan perbaikan menyeluruh dalam proses distribusi dan pengawasan kualitas makanan,” katanya.
Pemerintah disebut tengah melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh. Mulai dari rantai pasok, standar gizi, hingga prosedur keamanan pangan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Evaluasi sudah berjalan. Kita ingin program ini bersih, sehat, dan tepat sasaran,” tambah Luhut.
Analisis dan Catatan Kritis
Pengamat fiskal menilai, penyerapan anggaran sebesar 34 persen di kuartal IV masih tergolong rendah, mengingat waktu pelaksanaan yang kian sempit.
“Kalau tidak digenjot, ada risiko penyerapan tidak optimal di akhir tahun. Itu berarti target manfaat program bisa meleset,” kata Rudi Hartono, analis kebijakan publik dari CSIS.
Selain itu, komentar Luhut yang meminta agar dana tidak ditarik kembali dinilai sebagai sinyal politik sekaligus peringatan fiskal. Walau maksudnya menjaga kelangsungan program, hal ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
“Serapan anggaran yang besar selalu berisiko. Apalagi menyangkut program berbasis massa seperti MBG. Maka, kontrol atas kualitas dan tata kelola sangat penting. Jangan sampai tujuan mulia memberi gizi gratis justru tercoreng praktik korupsi atau kelalaian teknis,” jelas Rudi.
Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, dipandang memiliki nilai strategis baik dari sisi gizi masyarakat maupun perekonomian rakyat kecil. Namun, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada pengawasan, transparansi, dan disiplin anggaran.
“Program ini baik, tapi jangan sampai lengah. Pengawasan harus diperketat. Kalau tidak, cita-cita besar memberi makan bergizi gratis bisa kehilangan legitimasi,” pungkas Rudi.
