Jakarta – Isu mafia tambang kembali menjadi sorotan publik setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk membongkar praktik tambang ilegal yang disebut-sebut melibatkan pejabat tinggi hingga keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Sorotan utama tertuju pada kasus tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang populer dengan sebutan Blok Medan.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menegaskan bahwa pemerintah baru tidak boleh ragu menghadapi kasus yang sudah lama mengendap ini. “Kalau pemerintah tidak segera membentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal, kesannya hanya setengah hati. Padahal rakyat sudah lama menunggu,” kata Mulyanto dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, pembenahan sektor tambang adalah ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. “Kalau Presiden berani membongkar kasus Blok Medan, tentu akan membangun optimisme publik. Jangan pandang bulu, siapapun yang terlibat harus diproses,” ujarnya.
Asal-usul Kasus Blok Medan
Istilah Blok Medan muncul pertama kali dalam persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), di Pengadilan Negeri Ternate pada Juli 2024.
Dalam sidang tersebut, seorang saksi dari Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, menyebut bahwa Blok Medan adalah istilah yang merujuk pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Halmahera Timur. Suryanto bahkan mengaitkan nama Bobby Nasution (Wali Kota Medan sekaligus menantu Jokowi) dan Kahiyang Ayu (putri Jokowi) dalam pengelolaan blok tersebut.
Pernyataan ini sontak memicu kontroversi nasional. Media investigasi lingkungan, Mongabay, menulis bahwa “kode Blok Medan diduga merujuk pada izin usaha pertambangan (IUP) yang terkait dengan keluarga Presiden Jokowi.” Namun, Abdul Gani Kasuba sendiri membantah sebagian kesaksian tersebut, menyatakan bahwa istilah Blok Medan bukan untuk Bobby. Meski demikian, ia tidak menampik adanya komunikasi terkait investasi pertambangan di wilayah tersebut.
KPK Turun Tangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam. Dalam beberapa kesempatan, lembaga antirasuah itu memeriksa pejabat ESDM Maluku Utara dan sejumlah saksi lain untuk mendalami asal-usul Blok Medan.
Menurut laporan Lensamalut, KPK secara intensif menggali bagaimana izin tambang itu diproses, siapa yang terlibat, serta mengapa istilah Blok Medan muncul di lingkaran pejabat daerah. Meski belum menetapkan tersangka baru, KPK memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti pada Abdul Gani Kasuba semata.
Media Strategi bahkan menulis, ada indikasi dua alat bukti yang sudah cukup untuk melanjutkan penyelidikan terkait Blok Medan. Namun detail mengenai alat bukti tersebut tidak dibuka ke publik.
PKS Tekan Pemerintah dan KPK
PKS menjadi salah satu partai yang paling vokal menyoroti kasus ini. Dalam berbagai pernyataannya, Mulyanto menekankan bahwa pemberantasan mafia tambang tidak boleh tebang pilih. Ia menilai, revisi Undang-Undang Minerba yang menyerahkan seluruh kewenangan ke pemerintah pusat harus dibarengi dengan pengawasan ketat.
“Kalau tidak, praktik tambang ilegal justru makin merajalela. Apalagi kalau melibatkan pejabat dan aparat, ini bisa jadi skandal besar,” ujar Mulyanto.
Ia bahkan mengingatkan KPK agar tidak mengabaikan informasi yang muncul di persidangan. “KPK harus menindaklanjuti semua keterangan saksi, termasuk soal Blok Medan yang menyeret nama-nama penting. Publik butuh transparansi,” katanya.
Prabowo dalam Sorotan
Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah berkali-kali menyatakan perang terhadap mafia tambang ilegal. Dalam beberapa pidatonya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan oknum aparat dan pejabat melindungi tambang ilegal.
Namun, kasus Blok Medan kini menjadi batu ujian. Jika Prabowo berani menuntaskan kasus yang sensitif ini, ia akan mendapat legitimasi kuat sebagai pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada reformasi hukum. Sebaliknya, jika kasus ini dibiarkan menggantung, publik bisa menilai pemerintahan baru tidak berbeda dari rezim sebelumnya.
Dinamika Politik dan Publik
Dugaan keterlibatan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membuat isu Blok Medan menjadi sangat politis. Beberapa media menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi bola panas yang menguji konsistensi Prabowo terhadap janji pemberantasan korupsi.
Sementara itu, publik di Maluku Utara menaruh harapan besar. Warga yang terdampak tambang ilegal berharap agar pemerintah benar-benar membersihkan praktik perizinan yang selama ini sarat dengan suap dan manipulasi.
“Kalau tambang dikelola secara legal dan transparan, seharusnya masyarakat sekitar bisa sejahtera. Tapi kenyataannya banyak yang hanya jadi penonton, sementara pejabat dan pengusaha yang untung,” kata seorang aktivis lingkungan di Ternate, dikutip Mongabay.
Kesimpulan
Kasus Blok Medan memperlihatkan betapa peliknya persoalan tambang di Indonesia. Dari ruang sidang hingga meja politik, istilah ini terus memicu perdebatan karena menyangkut nama besar dan kepentingan besar.
PKS dengan lantang meminta Presiden Prabowo menuntaskan kasus ini, sementara KPK diminta transparan dan konsisten menegakkan hukum.
Apakah Blok Medan hanya sebatas “kode” dalam lobi tambang, atau benar-benar terkait pejabat penting, termasuk keluarga mantan presiden? Publik kini menunggu jawabannya.
Satu hal yang pasti: pemberantasan mafia tambang menjadi ujian serius bagi Prabowo, KPK, dan seluruh sistem hukum di Indonesia.
