Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik tambang ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak lingkungan, khususnya di wilayah Bangka Belitung. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap bahwa hampir 80 persen hasil timah yang ditambang secara ilegal dari daerah tersebut diselundupkan ke luar negeri. Temuan ini disebutnya sebagai masalah serius yang harus segera dihentikan.
“Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Hampir 80 persen hasil timah ilegal lari ke luar negeri. Negara kita dirugikan, rakyat kita tidak mendapat manfaat, dan lingkungan kita rusak,” kata Prabowo dalam keterangannya, dikutip dari berbagai sumber.
Ribuan Tambang Ilegal
Prabowo membeberkan bahwa terdapat sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di Bangka Belitung. Aktivitas tambang-tambang ini, menurutnya, menjadi sumber utama penyelundupan timah yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Tidak hanya itu, dampak sosial dan lingkungan dari operasi tambang ilegal ini juga sangat memprihatinkan.
“Bayangkan, ada ribuan titik tambang ilegal. Tidak ada pengawasan, tidak ada kontribusi untuk negara, hanya merusak dan menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.
Instruksi Tindakan Tegas
Untuk menutup praktik ilegal ini, Prabowo menginstruksikan operasi besar-besaran yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai. Operasi ini difokuskan untuk menutup jalur penyelundupan timah yang kerap lolos lewat berbagai celah, mulai dari jalur laut, pelabuhan kecil, hingga penyusupan menggunakan moda transportasi umum.
“Saya perintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk bertindak tegas. Tutup jalur penyelundupan, hentikan praktik mafia timah, dan jangan beri ruang sedikit pun untuk mereka bergerak,” tegasnya.
Potensi Kerugian Negara
Pemerintah memperkirakan dengan adanya operasi penindakan ini, negara dapat menyelamatkan potensi kerugian yang mencapai Rp22 triliun hanya dalam periode September–Desember 2025. Angka ini diperkirakan bisa melonjak hingga Rp45 triliun pada tahun 2026 jika seluruh operasi dan kebijakan pengetatan berjalan efektif.
“Kalau kita bisa hentikan penyelundupan ini, puluhan triliun rupiah bisa kembali ke negara, dan uang itu bisa kita pakai untuk kepentingan rakyat,” ucap Prabowo.
Modus Penyelundupan
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Prabowo menjelaskan bahwa modus penyelundupan timah sangat beragam. Mulai dari penggunaan perahu kecil di jalur laut yang sulit dipantau, pemanfaatan kapal penumpang (feri), hingga jalur distribusi yang memanfaatkan celah pengawasan. Ia meminta aparat untuk memperketat seluruh pintu keluar, termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil yang selama ini menjadi titik rawan.
Fokus pada Mineral Lain
Selain masalah timah ilegal, Prabowo juga menyoroti adanya mineral lain dalam limbah tambang yang sering luput dari perhatian. Limbah timah diketahui mengandung mineral tanah jarang (rare earth) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ia menekankan agar Bea Cukai dan instansi terkait lebih jeli dalam melakukan pengawasan dan pengujian terhadap limbah yang keluar dari wilayah tambang.
“Kita tidak boleh lagi lengah. Jangan hanya timahnya yang diawasi, tapi juga mineral berharga lain yang bisa jadi ikut diselundupkan,” katanya.
Penegasan Pemerintah
Instruksi ini menandai langkah serius pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan, khususnya timah, yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia. Dengan menutup 1.000 tambang ilegal dan jalur penyelundupannya, Prabowo berharap keadilan bagi rakyat bisa ditegakkan serta kedaulatan negara atas sumber daya alam dapat dijaga.
“Negara harus hadir. Kita tidak boleh biarkan sumber daya kita diambil tanpa izin, tanpa aturan, dan tanpa memberi manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: Suara.com, Banten Pos, Berita Nasional
