Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi sorotan tajam dari kalangan pengamat dan masyarakat terkait komitmennya pada prinsip negara hukum. Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik, menilai sikap Prabowo yang terkesan melindungi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari proses hukum berpotensi menimbulkan masalah serius bagi legitimasi pemerintahannya.
Menurut Damai, publik menaruh harapan besar bahwa pemerintahan baru akan membawa perubahan nyata, termasuk dalam penegakan hukum dan pemberantasan praktik-praktik yang dianggap menyimpang pada masa lalu. Namun, diamnya Prabowo terhadap sejumlah persoalan hukum yang masih menyisakan tanda tanya justru memunculkan keraguan. “Sikap diam ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk proteksi politik terhadap Jokowi. Padahal, rakyat menunggu adanya keberanian untuk membuka kembali kasus-kasus yang menimbulkan luka bangsa,” ujarnya.
Sejumlah kasus yang menyeret nama pemerintahan sebelumnya dinilai belum mendapatkan penyelesaian transparan. Publik, kata Damai, berharap ada konsistensi dari Prabowo untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu, termasuk bila menyentuh figur mantan kepala negara. “Jika persoalan ini dibiarkan, dampaknya bisa memperpanjang ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum,” tambahnya.
Kekhawatiran publik juga ditandai dengan meningkatnya kritik di ruang media sosial maupun forum-forum diskusi. Masyarakat menyoroti adanya kontradiksi antara janji kampanye Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dengan realitas politik yang cenderung kompromistis. Beberapa kalangan menilai, jika tren ini terus berlanjut, maka kredibilitas pemerintahan dapat tergerus sejak awal masa jabatannya.
Pengamat politik lainnya menilai, langkah Prabowo ke depan akan menjadi ujian penting: apakah ia mampu menunjukkan independensi dan keberanian dalam menegakkan hukum, atau justru memilih melanjutkan pola proteksi politik terhadap elite sebelumnya. Pertanyaan besar pun mengemuka, apakah pemerintahan baru benar-benar berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, atau hanya sekadar melanggengkan status quo.
Situasi ini menempatkan Prabowo di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia dituntut menjaga stabilitas politik, namun di sisi lain, ia harus membuktikan bahwa pemerintahannya berpihak pada keadilan. Publik kini menunggu langkah tegas, apakah Prabowo akan memutus rantai ketidakadilan, atau justru membiarkan luka lama bangsa tetap menganga.
