Jakarta, 21 September 2025 — Pemerintah bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak aktif merumuskan sejumlah kebijakan strategis fiskal. Fokus terbaru adalah insentif untuk menarik dana dolar milik WNI yang tersimpan di luar negeri serta evaluasi ketat terhadap kebijakan cukai rokok dan sistem pajak digital Coretax.
1. Insentif Penarikan Dana Dolar WNI di Luar Negeri 🇺🇸
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung ide untuk menarik kembali simpanan dolar AS milik masyarakat Indonesia yang kini tersebar di luar negeri, khususnya di kawasan ASEAN. Dewasa ini, setiap bulan terjadi aliran dolar keluar negeri dari WNI yang belum tercatat sebagai devisa nasional.
Rencana ini berupa skema market-based incentives, bukan kebijakan paksa. Tujuannya agar WNI lebih tertarik menyimpan dolarnya di perbankan dalam negeri. Program tersebut ditargetkan akan dirampungkan dan dijalankan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
Jika berhasil, insentif ini diharapkan meningkatkan cadangan devisa, memperkuat suplai dolar di perbankan lokal, serta mendukung pembiayaan proyek hilirisasi yang memerlukan dana dolar, dengan bunga kompetitif.
2. Evaluasi Tarif Cukai Rokok & Dampaknya ke Pasar Modal
Sebelumnya, Purbaya menyoroti tarif cukai rokok sebesar 57% yang dinilainya terlalu tinggi. Kebijakan ini berpotensi menekan industri padat karya serta mendorong maraknya rokok ilegal. Pemerintah tengah mengkaji dampak perubahan tarif terhadap penerimaan negara, kesehatan publik, dan pengalihan tenaga kerja industri rokok.
Reaksi pasar merespons cepat. Saham Gudang Garam (GGRM) dan HM Sampoerna (HMSP) melonjak hingga lebih dari 22%, mencerminkan optimisme investor terhadap potensi relaksasi atau moratorium cukai. Saham GGRM tercatat menguat 19,35% dan HMSP naik 19,82% (16 September 2025), keduanya hampir mencapai batas auto rejection atas.
Situasi keuangan industri rokok semakin tertekan: laba GGRM anjlok 81% menjadi Rp981 miliar, sementara HMSP turun 17,9% meskipun tetap membagikan dividen besar. Di lapangan, PHK dan efisiensi di sektor SKT/SKM serta meningkatnya rokok ilegal diperkirakan memperburuk gejolak sosial.
3. Coretax dan Kepemimpinan Gaya Baru
Purbaya juga menyampaikan kritik tajam terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait sistem Coretax Administration System (CAS). Ia merasa adanya ketidaksesuaian antara laporan teknis dan kenyataan lapangan. Pernyataan tegasnya: “Kayaknya mereka ngibulin saya” menjadi sinyal kuat bahwa ia akan terus mengawal kinerja pajak dan integritas pelaporan data.
Coretax dirancang sebagai tulang punggung digitalisasi administrasi pajak—dari registrasi NPWP hingga pelaporan SPT—yang sudah menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Namun implementasinya hingga 2025 masih banyak kendala teknis, resistensi internal, dan pertanyaan atas efektivitasnya secara fiskal.
4. Proyeksi & Risiko Kebijakan Terpadu
| Isu | Proyeksi & Risiko |
|---|---|
| Insentif penarikan dolar | Dapat meningkatkan cadangan devisa dan mendukung pembiayaan proyek hilirisasi domestik. Efek fiskal positif jika sukses. |
| Relaksasi cukai rokok | Penurunan tarif 2% bisa memulihkan laba HMSP (+29%) dan GGRM (+111%). Namun biaya fiskal sekitar Rp7–8 triliun jika basis penerimaan tetap. Risiko PHK & migrasi ke rokok ilegal bisa ditekan retroaktif. |
| Implementasi Coretax | Jika gagal, potensial shortfall penerimaan pajak ratusan triliun. Jika berhasil, bisa menurunkan tax gap ke bawah 20%, memperkuat fiskal. |
| Kombinasi kebijakan | Paket kebijakan fiskal ini dapat memperkuat stabilitas nilai tukar, meningkatkan likuiditas valas domestik, dan membangun kepercayaan investor. |
5. Rekomendasi Kebijakan & Langkah Lanjutan
Finalisasi dan umumkan skema insentif untuk menarik dolar WNI dalam satu bulan ke depan. Utamakan transparansi dan kebijakan berbasis pasar.
Lakukan audit independen atas Coretax—meminta audit teknis dan penilaian vendor spesialis.
Siapkan mitigasi sosial — transitional fund dan pelatihan tenaga kerja industri rokok jika relaksasi cukai diterapkan.
Ikat insentif fiskal dengan syarat penggunaan dana di instrumen dalam negeri seperti deposito valas atau sukuk.
Bentuk tim lintas kementerian (Keuangan, BI, Kemenperin, DPR) untuk memonitor realisasi kebijakan dan efektivitasnya dalam jangka pendek.
Menkeu Purbaya membuktikan gaya kepemimpinan yang tajam dan siap mengambil keputusan strategis: mulai dari evaluasi kebijakan cukai rokok, modernisasi pajak melalui Coretax, hingga merancang tawaran insentif untuk menarik modal privat ke dalam negeri. Jika seluruh kebijakan berjalan selaras, pemerintah berpotensi memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas fiskal, serta mendorong investasi produktif untuk APBN 2026 secara lebih kokoh.
