Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang untuk menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Diluncurkan dengan penuh harapan, MBG diharapkan menjangkau kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, wajah program ini tercoreng. Kasus keracunan massal dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, membuat publik terkejut sekaligus resah. Alih-alih menjadi solusi kesehatan, program MBG justru dipertanyakan efektivitas dan standar keamanannya.
Permintaan Maaf dari Istana
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, mewakili pemerintah menyampaikan permintaan maaf. “Pemerintah menyesalkan kejadian ini. Kami meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak, dan evaluasi total akan segera dilakukan,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal pengakuan adanya kelemahan dalam implementasi MBG. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak-pihak terkait dalam rantai distribusi program tersebut.
Harapan vs. Kenyataan
Sejak awal, MBG digadang-gadang sebagai langkah besar mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menghantui sebagian masyarakat. Anggaran besar digelontorkan, tenaga dikerahkan, dan kampanye digelar untuk memastikan setiap penerima manfaat mendapat makanan sehat dan aman.
Namun, rentetan kasus keracunan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah standar keamanan pangan benar-benar diterapkan? Apakah ada pengawasan ketat di lapangan? Ataukah masalah terjadi pada rantai logistik dan penyimpanan makanan?
Implikasi terhadap Kepercayaan Publik
Bagi masyarakat, insiden ini bukan sekadar masalah teknis. Banyak orang tua kini cemas melepas anak-anak mereka mengikuti program yang seharusnya menyehatkan. Kepercayaan publik terhadap MBG bisa runtuh jika tidak ada transparansi dan langkah nyata dari pemerintah.
Pakar gizi menilai, kegagalan menjaga kualitas pangan bisa membuat program mulia kehilangan maknanya. “Tujuan MBG sangat baik, tapi kalau kualitas makanan tidak dijaga, risikonya justru membahayakan kesehatan. Evaluasi harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar permintaan maaf,” kata seorang akademisi kesehatan masyarakat.
Jalan Panjang Perbaikan
Evaluasi yang dijanjikan pemerintah akan menjadi penentu. Audit mutu, perbaikan standar pengolahan, hingga pelatihan petugas distribusi harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Program MBG adalah program jangka panjang yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Namun tanpa perbaikan serius, ia berisiko dicap sebagai proyek gagal yang hanya meninggalkan trauma bagi masyarakat.
