Jakarta – Isu ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, belum ada langkah nyata dari Presiden untuk menunjukkan dokumen yang diklaim dimiliki. Ketidaktransparanan ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pribadi dan berpotensi merugikan pihak lain, termasuk sejumlah individu yang menjadi korban hukum terkait isu tersebut.
Pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menilai kasus ini sepele dan menegaskan tidak ada pihak yang ‘membeking’ di balik isu. Namun, publik tetap mempertanyakan ketidakmauan Jokowi untuk legowo membuktikan kebenaran dokumen yang diklaim, sehingga spekulasi dan kontroversi terus berkembang.
Dampak dari ketidakjelasan ini nyata. Beberapa orang mengalami kerugian hingga harus mendekam di penjara karena tuduhan yang terkait dengan isu ijazah. Situasi ini menunjukkan bahwa menutup-nutupi fakta, walaupun berskala administratif, dapat memicu konsekuensi hukum dan sosial yang serius.
Pengamat menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika komunikasi. Menghindari transparansi memperpanjang kontroversi dan memberi ruang bagi spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar. Verifikasi fakta yang sederhana, seperti menunjukan dokumen resmi, dapat menghentikan kontroversi dan mencegah korban lebih lanjut.
Kesimpulannya, ketidakmauan Presiden Joko Widodo untuk membuka bukti ijazah yang diklaim dimiliki mencerminkan ketidaktransparanan yang berpotensi merugikan publik dan menimbulkan korban nyata. Isu yang seharusnya sederhana berubah menjadi kontroversi berkepanjangan akibat tidak adanya itikad baik untuk menuntaskan fakta.
