Jakarta, BeritaIndonesia.news – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam berbagai komunitas akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 17 September 2025, di Jakarta. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di markas Garda Indonesia, Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju Istana Presiden, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Gedung DPR/MPR RI.
Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan aksi ini merupakan bentuk protes atas regulasi transportasi online yang dinilai merugikan pengemudi. “Kami menuntut keadilan dan perlindungan hukum yang jelas bagi driver online. Pemerintah tidak bisa terus membiarkan aplikator mengatur sepihak,” ujarnya, Selasa (16/9).
Tujuh Tuntutan
Dalam aksi besok, para driver membawa tujuh tuntutan utama, yakni:
Mendesak DPR segera mengesahkan RUU Transportasi Online yang sudah masuk Prolegnas 2025–2026.
Membatasi potongan aplikator maksimal 10 persen.
Menetapkan regulasi tarif pengantaran barang dan makanan secara adil.
Melakukan audit atas potongan tambahan yang pernah diberlakukan aplikator.
Menghapus sejumlah fitur aplikasi yang merugikan pengemudi seperti multi order, slot, argo aceng, dan fasilitas member.
Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dianggap gagal membenahi sektor transportasi online.
Mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi Affan Kurniawan.
Ribuan Massa Diperkirakan Hadir
Panitia aksi memperkirakan 2.000–5.000 pengemudi ojol, kurir, hingga mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk BEM UI, akan ikut dalam demonstrasi. Selain menyuarakan tuntutan, massa juga berencana melakukan aksi off-bid atau menonaktifkan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap aplikator.
Imbauan Masyarakat
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi titik aksi, antara lain kawasan Cempaka Mas, Medan Merdeka, dan Senayan. Potensi kemacetan diperkirakan terjadi sepanjang jalur menuju Istana Negara, Kemenhub, hingga DPR/MPR RI.
Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi keterlambatan layanan transportasi daring dan pengiriman barang akibat aksi off-bid massal.
