Jakarta – Rencana reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap pembentukan komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi institusi kepolisian. Langkah ini dianggap sebagai jawaban atas desakan masyarakat sipil yang menginginkan perubahan menyeluruh dalam struktur, budaya, dan pelayanan Polri.
Komisi Reformasi Polri dan Dukungan DPR
Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi setelah berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh lintas agama dan masyarakat sipil.
“Presiden memahami kebutuhan Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas,” ujar Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR RI, dikutip dari Media Indonesia.
Dukungan serupa juga datang dari politisi senior Komisi III, Benny K. Harman, yang menegaskan bahwa cetak biru reformasi Polri sebenarnya sudah tersedia. “Cetak biru reformasi Polri sudah ada, namun belum dilaksanakan,” kata Benny dalam pernyataannya (CNN Indonesia).
Usulan Presiden Turun Langsung
Anggota DPR dari Komisi III, Nasir Djamil, menyarankan agar Presiden Prabowo langsung memimpin proses reformasi agar hasilnya lebih efektif.
“Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” ujarnya kepada Antara News.
Nasir juga menekankan pentingnya reformasi kultural yang menanamkan nilai anti-suap, pelayanan tulus kepada masyarakat, serta sikap yang lebih manusiawi. “Reformasi kepolisian Indonesia sebenarnya terus bergerak… tapi pekerjaan rumah Polri adalah reformasi kultural,” katanya (Media Indonesia).
1. Apa yang Sudah Terjadi
Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian
Presiden Prabowo menyepakati pembentukan tim/komisi reformasi setelah dialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah kelompok terdiri dari tokoh lintas agama dan masyarakat sipil.Dukungan DPR Komisi III
Rencana ini juga mendapat dukungan dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III, Rudianto Lallo, mengungkapkan bahwa Presiden memahami kebutuhan Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas.
Selain itu, Benny K. Harman menyebut bahwa cetak biru reformasi Polri sebenarnya sudah ada, namun belum diimplementasikan.Saran Presiden Turun Langsung Memimpin
Nasir Djamil dari Komisi III menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil peran langsung dalam memimpin proses reformasi Polri agar rencana strategisnya dapat dirasakan secara nyata di masyarakat.Reformasi Kultural & Internal
Anggota DPR, Nasir Djamil, juga menekankan pentingnya reformasi kultural dalam Polri: membentuk kepribadian polisi yang anti suap, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan berkemanusiaan.
2. Tantangan & Kritik
Revisi UU Polri
Pengamat dari ISESS, Bambang Rukminto, menyatakan bahwa reformasi tidak cukup hanya dengan mengganti Kapolri. Sistem hukum dan regulasi (termasuk UU Polri) harus direvisi supaya Polri tidak hanya berubah figur, tetapi juga cara kerja.Partisipasi Publik & Pengawasan
Kritik juga muncul agar pembentukan komite atau tim reformasi harus melibatkan publik dan memiliki pengawasan independen. “Reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah,” ujar Aminullah.
3. Harapan & Langkah Ke Depan
Reformasi Polri diharapkan mencakup:
Perubahan struktural, instrumen hukum, dan budaya institusi (reformasi struktural, kultural, instrumental).
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas polisi.
Peningkatan pelayanan publik yang humanis dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Revisi undang-undang terkait kekuasaan Polri agar pengawasan terhadap kewenangan besar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan.
Keterlibatan publik dan kontrol masyarakat dalam setiap tahap reformasi.
Harapan ke Depan
Reformasi Polri diharapkan meliputi:
Perubahan struktural, regulasi, dan budaya institusi.
Transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Peningkatan pelayanan publik yang humanis dan adaptif dengan era digital.
Revisi undang-undang agar pengawasan terhadap kewenangan Polri lebih kuat.
Partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam setiap tahap reformasi.
Dengan berbagai dukungan, kritik, dan harapan, reformasi kepolisian menjadi pekerjaan besar yang akan menentukan wajah Polri ke depan. Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dan institusi Polri untuk menjawab kebutuhan demokrasi dan rasa keadilan publik.
