Jakarta, 11 September 2025 — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, kini melebar ke isu yang lebih besar. Sejumlah aktivis anti-korupsi mendesak KPK untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus, terkait dugaan pergeseran anggaran sebesar Rp1,3 triliun dalam APBD 2025.
Desakan ini disampaikan oleh massa dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuding Bobby sebagai penanggung jawab anggaran dan Erni sebagai pengawas DPRD turut memiliki andil dalam kebijakan yang memunculkan ruang praktik korupsi di Dinas PUPR.
“Anggaran yang digeser ke Dinas PUPR Sumut mencapai Rp1,3 triliun. Gubernur sebagai eksekutif dan Ketua DPRD sebagai pengawas harus ikut bertanggung jawab. Jangan hanya berhenti di pejabat teknis,” tegas Ketua Jaga Marwah, Edison Tamba alias Edoy, dalam orasinya.
Menurut Jaga Marwah, sistem pelaporan keuangan Pemprov Sumut selama ini sulit diakses, sehingga menyulitkan proses investigasi penegak hukum. Mereka menduga ada upaya melindungi kroni di balik kebijakan anggaran yang dinilai tidak transparan tersebut.
Sementara itu, KPK menyatakan masih fokus pada pengembangan penyidikan berdasarkan bukti yang ada. Lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan memanggil pejabat eksekutif maupun legislatif bila ditemukan keterkaitan.
“Siapa pun bisa dipanggil, termasuk gubernur atau pimpinan DPRD, jika memang keterangan mereka dibutuhkan dan relevan dengan bukti yang kami temukan,” ujar salah satu pejabat KPK.
Menanggapi isu tersebut, Bobby Nasution menegaskan dirinya siap memberikan keterangan apabila KPK memang memanggil. “Kalau dipanggil, saya siap hadir. Semua yang mengetahui aliran anggaran wajib memberikan penjelasan kepada KPK,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pergeseran anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur jalan di Sumut. Aktivis menilai penyidikan KPK harus menyentuh level pengambil keputusan, bukan hanya pejabat pelaksana di dinas teknis.
