Jakarta, 11 September 2025 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru tiga hari dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani, langsung menjadi sorotan publik. Dalam tiga hari pertama menjabat, Purbaya tercatat sudah tiga kali memberikan klarifikasi atas pernyataan maupun unggahan yang menuai kontroversi.
Salah satu yang paling disorot adalah komentarnya mengenai aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Purbaya menyebut aksi tersebut dilakukan oleh “sebagian kecil masyarakat” yang hidupnya masih kekurangan. Ia menambahkan, bila pertumbuhan ekonomi mencapai 6–7 persen, masyarakat akan sibuk bekerja dan “makan enak” sehingga tidak lagi berdemo.
Pernyataan tersebut memicu kritik karena dianggap meremehkan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menjadi dasar aksi. Purbaya kemudian meminta maaf atas ucapannya.
Kontroversi lain muncul dari unggahan anaknya di media sosial Instagram yang juga mendapat perhatian luas. Menkeu kembali mengeluarkan klarifikasi untuk meredam polemik.
Latar Belakang Tuntutan
17+8 Tuntutan Rakyat merupakan gabungan dari 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan yang diusung berbagai kelompok masyarakat sipil saat aksi nasional 28 Agustus 2025. Tuntutan itu mencakup isu kenaikan upah, perbaikan jaminan sosial, penghapusan kebijakan kontroversial dalam perpajakan, peninjauan ulang subsidi energi, hingga desakan transparansi penggunaan anggaran negara.
Pengamat ekonomi menilai gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dapat menjadi bumerang bila tidak dikelola hati-hati. Mereka mengingatkan agar Menteri Keuangan lebih fokus pada substansi tuntutan masyarakat sekaligus menjaga sensitivitas publik.
Awal masa jabatan ini memperlihatkan bahwa posisi Menteri Keuangan bukan hanya soal kebijakan fiskal, tetapi juga menuntut kemampuan mengelola persepsi publik di tengah dinamika politik dan ekonomi.
