Jakarta, September 2025 — Senin siang, 8 September 2025, halaman Istana Negara Jakarta mendadak lebih ramai dari biasanya. Di tengah langit yang mendung, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet. Lima nama menteri disebut berganti, tetapi satu nama langsung menyedot perhatian publik: Sri Mulyani Indrawati.
Perempuan yang sudah dua kali menjabat Menteri Keuangan itu harus menyerahkan kursinya kepada Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Publik terperangah. Nama Sri Mulyani selalu identik dengan kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Maka, kepergiannya bukan sekadar pergantian pejabat—melainkan sebuah babak baru penuh tanda tanya.
Suasana Politik yang Bergolak
Reshuffle ini tidak terjadi di ruang hampa. Hanya dua minggu sebelumnya, akhir Agustus, ribuan orang turun ke jalan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Demonstrasi besar itu menuntut perbaikan ekonomi dan menolak kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan rakyat.
Di Jakarta, aksi berubah ricuh. Kaca gedung pecah, toko-toko dijarah, dan rumah sejumlah pejabat diserang. Rumah Sri Mulyani di kawasan elite pun menjadi sasaran teror: pagar digembok rantai, tembok dicoret, dan massa meneriakkan kemarahan.
“Ini bukan lagi sekadar protes. Ini simbol frustrasi,” kata Ahmad Syafii, pengamat politik Universitas Indonesia. “Sri Mulyani memang jadi target, tapi yang sesungguhnya ditolak adalah sistem fiskal yang dianggap menekan masyarakat kecil.”
Hak Prerogatif Presiden, tapi…
Istana buru-buru menegaskan: pergantian Sri Mulyani murni hak prerogatif Presiden, bukan karena pengunduran diri atau pencopotan. Namun, narasi itu sulit meredam spekulasi. Banyak yang membaca reshuffle ini sebagai upaya Presiden Prabowo meredakan amarah publik sekaligus mengirim sinyal perubahan arah ekonomi.
“Prabowo butuh wajah baru di Kementerian Keuangan, seseorang yang bisa diterima pasar tapi juga bisa dianggap lebih dekat dengan rakyat,” ujar Larasati Ramadhan, analis kebijakan publik.
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa?
Di balik pergantian ini, publik mulai mengenal lebih dekat sosok Purbaya. Lahir dari dunia akademis, Purbaya meniti karier sebagai ekonom hingga dipercaya menjadi Deputi Bidang Makroekonomi dan Keuangan di Kemenko Perekonomian. Kariernya melesat ketika ia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS.
Gaya komunikasinya dikenal blak-blakan, kadang disebut “koboi”. Sifat inilah yang bisa jadi pisau bermata dua: segar bagi sebagian orang, tapi berisiko menimbulkan kontroversi di panggung politik.
Rapat Perdana di DPR: Ujian Awal
Hanya dua hari setelah dilantik, Rabu 10 September 2025, Purbaya menjalani rapat perdana dengan Komisi XI DPR RI. Duduk di kursi hijau parlemen, ia membuka perkenalan dengan mengakui bahwa gaya komunikasinya di masa lalu kadang terlalu lugas.
“Saya memang suka ngomong to the point, tapi mulai hari ini saya akan lebih hati-hati. Saya tahu posisi ini bukan sekadar teknis, tapi juga politis,” ucapnya.
Namun, tidak semua anggota DPR terkesan. Beberapa langsung menegur Purbaya karena pernyataannya tentang “anggaran fleksibel” dinilai kurang tepat di tengah situasi fiskal yang rapuh.
“Publik sedang menunggu kepastian, bukan kelonggaran,” sindir seorang anggota dewan.
Tuntutan Publik yang Menggema
Di luar gedung parlemen, gema “17+8 Tuntutan Rakyat” masih terdengar. Daftar tuntutan yang viral di media sosial itu merangkum keluhan publik: dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga transparansi penggunaan pajak.
Bagi banyak orang, pergantian Sri Mulyani hanyalah permulaan. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan ke depan akan berpihak pada rakyat atau tidak.
Jalan Berat di Depan
Ekonomi Indonesia kini sedang lesu. Pertumbuhan menurun, pasar keuangan bergejolak, dan kepercayaan investor goyah akibat pergantian mendadak Menkeu. Tantangan Purbaya bukan hanya menjaga fiskal tetap stabil, tetapi juga membangun komunikasi yang meyakinkan, baik ke dalam negeri maupun ke dunia internasional.
“Kepergian Sri Mulyani adalah kehilangan besar. Tapi kita tidak bisa berhenti di nostalgia. Purbaya harus membuktikan bahwa ia bisa menjaga kredibilitas fiskal sekaligus lebih peka pada rakyat,” kata Rizal Fadli, ekonom senior INDEF.
Akhir dari Satu Era, Awal dari Ujian Baru
Pergantian Sri Mulyani menandai akhir dari sebuah era yang panjang di Kementerian Keuangan. Purbaya kini memegang tongkat estafet di tengah badai. Publik menanti, apakah ia mampu menyeimbangkan tuntutan politik, tekanan sosial, dan kebutuhan ekonomi.
Reshuffle kali ini membuktikan bahwa politik dan ekonomi Indonesia berjalan dalam satu tarikan napas. Dan di napas itulah, harapan rakyat serta ujian berat pemerintahan Prabowo sedang dipertaruhkan.
