Jakarta – Gelombang demo buruh, mahasiswa, hingga masyarakat kecil dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan satu hal: rakyat semakin terhimpit oleh kenaikan harga, pengurangan subsidi, dan kebijakan pajak baru. Dari PPN yang naik, rencana pajak karbon, hingga kewajiban pajak bagi UMKM dan pekerja digital, semua terasa memberatkan di tengah daya beli yang kian melemah.
Namun jika ditarik ke hulunya, masalah ini bukan semata karena kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang belakangan dikenal “galak” pajak. Akar masalahnya ada pada beban utang besar yang ditinggalkan era Jokowi. Utang itu membengkak untuk membiayai proyek infrastruktur, penanganan pandemi, dan belanja rutin negara. Kini, cicilan bunga ratusan triliun per tahun menjadi “beban mati” yang harus ditanggung pemerintahan baru Prabowo Subianto—dan ujungnya, ditanggung rakyat.
Warisan Utang Jokowi
Sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi, utang pemerintah Indonesia melonjak tajam. Dari sekitar Rp4.700 triliun pada 2019, kini sudah mendekati Rp8.300 triliun pada 2024.
Utang itu dipakai untuk berbagai proyek besar: pembangunan jalan tol, kereta cepat Jakarta–Bandung, infrastruktur bandara, bendungan, hingga smelter nikel. Selain itu, pandemi COVID-19 juga “memaksa” pemerintah menambah utang untuk kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi.
Masalahnya, sebagian besar infrastruktur tersebut tidak langsung menghasilkan uang untuk negara. Sementara cicilan utang tetap jalan, dengan bunga tahunan lebih dari Rp500 triliun.
Dampak ke Era Prabowo
Ketika Prabowo masuk ke Istana, APBN sudah dalam posisi sempit. Dari total belanja negara, sekitar 60–70% sudah habis untuk:
Gaji ASN & pensiun.
Subsidi energi (BBM, listrik, gas).
Pembayaran bunga utang.
Akibatnya, ruang fiskal untuk program baru sangat terbatas. Padahal Prabowo punya janji politik besar seperti program makan siang gratis. Tanpa tambahan pendapatan, program itu hanya bisa jalan kalau negara berutang lagi.
Kenapa Sri Mulyani Galak Pajak?
Di sinilah peran Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan. Ia kini sangat keras mengejar pajak rakyat.
Ada beberapa alasan:
Rasio pajak Indonesia rendah, hanya sekitar 10–11% dari PDB. Negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand bisa 15–18%.
Tanpa peningkatan penerimaan, APBN makin bergantung pada utang baru. Ini berbahaya bagi kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.
Kebutuhan belanja besar (warisan Jokowi + program baru Prabowo) tidak sebanding dengan penerimaan negara.
Itu sebabnya muncul kebijakan menaikkan PPN jadi 12%, memperluas basis pajak digital, bahkan wacana pajak karbon.
Dampak ke Rakyat
Kerasnya kebijakan pajak ini menimbulkan “double burden” bagi rakyat:
Harga-harga naik akibat pengurangan subsidi energi.
Tekanan pajak makin besar, mulai dari UMKM, ekonomi digital, hingga konsumsi sehari-hari.
Dengan kata lain, masyarakat ikut menanggung beban dari keputusan utang masa lalu.
Inti Masalah
Era Jokowi meninggalkan utang besar dan APBN yang sempit.
Era Prabowo harus menanggung beban itu, sambil tetap menjalankan program populis.
Sri Mulyani jadi “penjaga gerbang” yang harus mencari uang tambahan lewat pajak, demi mencegah APBN jebol.
Jika utang baru terus ditambah tanpa reformasi penerimaan, risiko jangka panjang adalah APBN terkunci hanya untuk bayar utang dan belanja wajib, sementara ruang pembangunan semakin kecil.
👉 Inilah dilema ekonomi Indonesia hari ini: antara janji populis dan realitas fiskal.
Penulis : MAR
