Medan – Di tengah gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah daerah, perilaku anggota DPRD Sumatera Utara, Ajie Karim dari Fraksi Gerindra, memunculkan sorotan tajam publik. Video viral memperlihatkan Ajie tengah berjoget dan menikmati hiburan malam bersama seorang wanita, tampak bahagia dan santai, sementara ribuan warga turun ke jalan menuntut hak-hak mereka yang tak kunjung dipenuhi.
Aksi rakyat yang berjuang di jalanan menuntut kepastian hukum, pelayanan publik yang adil, dan penegakan aspirasi masyarakat, berbanding terbalik dengan sosok wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dalam menanggapi suara rakyat. Publik menilai, perilaku Ajie bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencerminkan jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Ajie Karim akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi pada 1 September 2025. Namun, langkah ini tidak menghapus kekecewaan publik, yang menilai tindakan dugem di tengah demonstrasi adalah simbol dari sikap acuh dan hilangnya tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Ade Rinaldy Tanjung, Ketua DPD GM GRIB Sumut, menekankan bahwa perilaku seperti ini mencoreng citra DPRD Sumut dan Partai Gerindra. Ia mendesak pemecatan Ajie dari fraksi dan pencabutan keanggotaannya di partai. Itu perli dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat yang berharap wakil mereka hadir dan bersikap tegas di tengah isu-isu kritis.
Kasus ini menjadi refleksi keras tentang ketimpangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pribadi pejabat. Sementara rakyat menuntut keadilan dan kebenaran, sebagian wakil mereka justru tampak lebih memilih hiburan dan kesenangan pribadi. Publik pun menuntut agar wakil rakyat benar-benar hadir di lapangan. Bukan hanya di layar media sosial, saat aspirasi rakyat sedang menggema di jalan-jalan Sumatera Utara.
