Jakarta, 31 Agustus 2025 – Partai NasDem akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya yang tengah menuai kontroversi, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh, DPP NasDem menyatakan bahwa keduanya dinonaktifkan dari status keanggotaan Fraksi NasDem di DPR RI. Keputusan itu berlaku efektif mulai 1 September 2025.
Langkah ini diumumkan setelah gelombang kritik dan aksi massa terus mengguncang partai akibat pernyataan kontroversial dari keduanya yang dianggap tidak peka terhadap situasi sosial-politik nasional.
Latar Belakang: Ucapan Kontroversial yang Memicu Kemarahan
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, menuai kecaman luas setelah menyebut bahwa rakyat yang ingin membubarkan DPR adalah “tolol semua”. Ucapannya dianggap merendahkan suara publik yang tengah resah terhadap kinerja lembaga legislatif.
Nafa Urbach, anggota DPR dari dapil Jawa Tengah, juga disorot karena pernyataannya yang menyebut tunjangan rumah sebesar Rp50 juta sebagai sesuatu yang “wajar”, meski rumah dinas sudah dikembalikan. Ungkapan ini dianggap tidak sensitif di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Pernyataan keduanya dengan cepat viral di media sosial dan menyulut kemarahan publik, terutama saat krisis politik dan aksi massa sedang menguat di berbagai kota.
Tekanan Publik: Rumah Dijarah, NasDem Tower Diguncang
Gelombang protes tidak berhenti di dunia maya. Massa kemudian turun ke jalan, bahkan mendatangi kediaman pribadi kedua politisi tersebut.
Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah oleh massa, sejumlah barang pribadi dilaporkan hilang.
Rumah Nafa Urbach juga menjadi sasaran amukan, di mana sejumlah properti mengalami kerusakan.
Selain itu, NasDem Tower di Gondangdia, Jakarta, yang menjadi kantor pusat partai, sempat digeruduk oleh massa. Mereka menuntut agar partai segera memecat Sahroni dan Nafa dari DPR.
Sikap Partai NasDem
DPP NasDem akhirnya mengeluarkan keputusan resmi:
“Dengan ini kami menyatakan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem di DPR RI. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab partai atas sikap kader yang menyinggung hati rakyat,” demikian bunyi kutipan surat DPP yang dibacakan oleh Sekjen NasDem, Hermawi F. Taslim.
Menurut Hermawi, langkah ini diambil untuk meredam gejolak dan menunjukkan bahwa NasDem berpihak pada suara rakyat.
Respons Sahroni, Nafa, dan Politisi Lain
Pasca-penonaktifan, Sahroni dan Nafa sama-sama menyampaikan permintaan maaf.
Sahroni mengaku khilaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik.
Nafa Urbach menegaskan tidak berniat menyakiti hati rakyat dan berharap keputusan partai bisa menjadi pembelajaran.
Politisi lain yang sempat terseret kontroversi, seperti Eko Patrio dan Uya Kuya, juga sudah mengajukan permintaan maaf atas komentar mereka sebelumnya, meski tetap mendapat kritik karena dianggap terlambat.
Analisis: Simbol Krisis Legitimasi DPR
Pengamat politik menilai, kasus Sahroni dan Nafa hanyalah “puncak gunung es” dari krisis legitimasi DPR di mata masyarakat. Gelombang penjarahan rumah pejabat, serangan terhadap simbol-simbol kekuasaan, hingga tuntutan pembubaran DPR, semuanya menandakan jurang ketidakpercayaan publik semakin dalam.
Partai NasDem, dengan menonaktifkan dua kadernya, dinilai mencoba mengambil langkah penyelamatan reputasi. Namun, dampaknya terhadap citra politik partai masih akan diuji dalam beberapa minggu ke depan.
