Jakarta, 27 Agustus 2025 – Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan fakta mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurut temuan ICW, setiap anggota DPR rata-rata mengantongi Rp 239 juta per bulan dari berbagai komponen penghasilan.
Anggaran DPR 2025
Dalam laporan ICW, total anggaran DPR tahun 2025 mencapai Rp 5,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1,6 triliun atau 32,6% dialokasikan khusus untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan, dan biaya kunjungan kerja bagi 580 anggota DPR.
Tunjangan Perumahan Disorot
Salah satu pos yang menjadi perhatian publik adalah tunjangan perumahan. ICW menyebut, setiap anggota DPR memperoleh fasilitas tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lain.
ICW menilai DPR masih kurang transparan dalam mempublikasikan rincian penggunaan anggaran. Minimnya keterbukaan, menurut ICW, berpotensi membuka ruang terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara.
“Seharusnya DPR menjadi teladan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, mengingat mereka adalah lembaga perwakilan rakyat,” kata ICW dalam keterangannya.
Sebagai langkah perbaikan, ICW mendesak DPR untuk segera mempublikasikan secara terbuka rincian penggunaan anggaran, termasuk detail gaji, tunjangan, hingga biaya operasional lainnya. Hal ini dinilai penting agar publik dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan keuangan lembaga legislatif.
