Jakarta, 27 Agustus 2025 — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Ahok menyoroti rencana pemerintah menarik utang baru sekitar Rp700 triliun, yang menurutnya menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tidak hati-hati.
Kritik terhadap Rencana Utang
Dalam pernyataannya, Ahok menyebut penyusunan RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah sebagai langkah “ngawur”. Menurutnya, beban utang sebesar itu berpotensi menambah risiko fiskal dan menekan ruang gerak anggaran negara.
“Kalau tiap tahun terus menambah utang dengan angka sebesar itu, apa pemerintah sudah memikirkan dampaknya untuk generasi mendatang?” kata Ahok.
Konteks RAPBN 2026
RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah menargetkan pembiayaan melalui utang sekitar Rp700 triliun. Pemerintah beralasan, langkah ini diperlukan untuk menutup defisit anggaran sekaligus mendukung program pembangunan prioritas.
Namun, sejumlah pihak menilai rencana tersebut bisa meningkatkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menambah beban pembayaran bunga di tahun-tahun berikutnya.
Respons Publik
Pernyataan Ahok memantik diskusi publik, terutama di tengah kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian ekonomi dan suku bunga tinggi. Kritik ini menambah sorotan terhadap strategi pemerintah dalam mengelola utang dan membiayai pembangunan.
📰 Catatan Redaksi: Hingga kini, pemerintah belum merespons langsung kritik Ahok. Rancangan RAPBN 2026 sendiri masih dibahas di tingkat eksekutif dan DPR sebelum disahkan menjadi APBN.
