JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan keresahannya terhadap maraknya praktik buzzer politik di media sosial. Dalam acara peresmian Serambi Pancasila dan peluncuran buku di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Senin (11/8/2025), Megawati menyebut buzzer kerap menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta demi uang, sehingga memecah belah masyarakat.
Megawati bahkan mengaku pernah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar menindak tegas dan memberantas praktik buzzer. “Saya bilang, ‘Pak Presiden, tolonglah diberantas buzzer-buzzer ini’. Mereka hanya bikin gaduh dan memecah belah bangsa,” ujarnya.
Menurut Megawati, budaya buzzer merusak etika berpolitik karena kritik yang seharusnya disampaikan secara terbuka malah dilakukan secara anonim di media sosial. Ia menyindir pihak-pihak yang memilih “ngedumel di belakang” ketimbang berdialog langsung. “Saya ndak takut, karena ini adalah kebenaran, kebenaran yang hakiki,” tegasnya.
Megawati juga mempertanyakan identitas dan motivasi para buzzer yang rela menyebarkan informasi palsu demi bayaran. Ia menilai fenomena ini dapat menjadi pemicu perpecahan bangsa jika dibiarkan tanpa tindakan tegas.
Dampak Politik
Pernyataan terbuka Megawati dinilai meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Desakan langsung kepada Presiden juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi praktik buzzer. Di sisi lain, isu ini berpotensi menambah polarisasi politik, terutama di kalangan pendukung pihak-pihak yang merasa berkepentingan.
Masyarakat kini menunggu apakah pemerintah akan merumuskan kebijakan atau langkah tegas guna mengendalikan praktik buzzer yang dinilai merusak kehidupan demokrasi di Indonesia.
