Jakarta, 24 Juli 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan mengkritik sistem ekonomi masa lalu yang ia sebut sebagai Serakahnomics. Istilah ini mencuat dalam pidatonya pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Sabtu (20/7), dan langsung memicu reaksi di kalangan politik dan ekonomi nasional.
Menurut Prabowo, Serakahnomics menggambarkan praktik keserakahan sistemik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi negara, di mana kekayaan besar Indonesia dikendalikan oleh segelintir elite, sementara rakyat justru kesulitan menikmati hasilnya.
“Negara ini kaya raya, tapi malingnya luar biasa. Kita punya emas, nikel, dan batu bara, tapi penguasanya hanya segelintir,” kata Prabowo dalam pidato resminya.
Serakahnomics dan Warisan Rezim Jokowi
Meski tidak menyebut nama secara langsung, banyak pengamat menilai istilah tersebut ditujukan sebagai sindiran terhadap warisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintahan Jokowi selama dua periode memang dikenal dengan ekspansi pembangunan infrastruktur dan kerja sama besar dengan konglomerasi dan investor besar, namun sering dikritik karena memperkuat oligarki ekonomi.
Pengamat politik Syahganda Nainggolan menilai bahwa Prabowo sedang berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan “kelompok istana”. Menurutnya, Prabowo ingin membangun legitimasi sendiri dengan menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil.
“Istilah Serakahnomics itu adalah sinyal bahwa Prabowo tak akan tunduk pada jaringan lama yang selama ini mengontrol ekonomi di balik layar,” ujar Syahganda.
Terancam Dijegal Partai Pragmatis?
Langkah Prabowo yang menyerang akar kekuasaan ekonomi lama diperkirakan akan menghadapi tantangan dari partai-partai koalisi pragmatis yang selama ini nyaman dengan pola kekuasaan berbasis konsensus dan kompromi elite.
Sejumlah partai seperti Golkar, PAN, dan PKB dikenal cenderung mengutamakan stabilitas dan posisi politik, ketimbang keberanian mengambil langkah keras terhadap elite ekonomi. Di tengah koalisi besar tanpa oposisi kuat, kekuatan Prabowo dalam mereformasi sistem dinilai bisa melemah jika tidak mendapat dukungan politik yang cukup.
“Koalisi model big tent seperti ini rawan ‘dijegal dari dalam’. Kalau Prabowo terlalu agresif membongkar struktur lama, ia bisa ditinggal partai-partai yang takut kehilangan akses,” kata analis politik dari LIPI.
Kritik terhadap Dualisme Kepemimpinan
Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap gaya kepemimpinan Prabowo yang dianggap masih memiliki kecenderungan otoriter. Sebagian kalangan menilai bahwa pesan antikeserakahan tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pembenahan sistem internal, termasuk soal transparansi, akuntabilitas anggaran, dan rangkapan jabatan.
Jalan Terjal Melawan Oligarki
Langkah Prabowo mengangkat isu Serakahnomics membuka ruang harapan baru, namun juga menunjukkan bahwa ia sedang memasuki medan politik yang penuh ranjau. Di satu sisi, ia mendapat simpati rakyat kecil yang menginginkan keadilan ekonomi, namun di sisi lain, kekuatan elite dan jaringan partai koalisi bisa menjadi hambatan besar.
Apakah Prabowo akan mampu mempertahankan idealismenya dan tetap konsisten memberantas Serakahnomics? Atau justru terjebak dalam kompromi kekuasaan seperti pendahulunya?
