Yogyakarta,– Polemik ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir dan kini menyeret nama besar almamaternya, Universitas Gadjah Mada (UGM). Meski kampus telah beberapa kali menegaskan keabsahan ijazah Jokowi, gelombang keraguan publik tidak serta-merta surut. Reputasi akademik UGM pun ikut terpapar dalam pusaran polemik ini, menjadikannya salah satu pihak yang terdampak paling signifikan di luar lingkaran kekuasaan.
Sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Asia Tenggara, UGM selama ini dikenal dengan standar akademik dan integritasnya. Namun, ketika dugaan ijazah palsu yang diarahkan kepada Presiden RI mencuat dan terus viral di media sosial, publik mulai mempertanyakan kredibilitas sistem verifikasi akademik di kampus tersebut.
“Kalau benar Jokowi lulusan UGM, mana data akademiknya? Mengapa tidak dibuka saja transkrip dan bukti sidang skripsi?” tulis salah satu warganet dalam unggahan X yang telah disukai ribuan kali.
Meski pernyataan resmi dari UGM sudah dirilis, yang menyebutkan bahwa Jokowi benar-benar lulus dari Fakultas Kehutanan tahun 1985, sebagian masyarakat tetap menganggap klarifikasi itu tidak cukup meyakinkan tanpa bukti visual yang lebih terbuka.
Kampus Terjebak Polarisasi Politik
Posisi UGM kini serba sulit. Sebagai institusi akademik, UGM seharusnya menjaga netralitas dan tidak terseret ke dalam pertarungan politik praktis. Namun kenyataannya, institusi ini justru dianggap sebagian publik terlalu membela Jokowi, terutama karena pernyataannya disampaikan secara formal tanpa disertai dokumen terbuka.
“UGM seolah lebih takut pada kekuasaan daripada berpihak pada transparansi,” ujar seorang aktivis mahasiswa UGM yang enggan disebutkan namanya.
Tudingan semacam ini tentu berisiko merusak posisi UGM sebagai lembaga yang selama ini dianggap menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah.
Efek Domino ke Alumni dan Mahasiswa
Kekhawatiran tidak berhenti pada institusi. Para alumni dan mahasiswa aktif pun ikut terdampak, baik secara psikologis maupun reputasional. Jika benar Jokowi menyandang ijazah dari UGM, maka serangan terhadap keabsahan gelarnya juga secara tidak langsung mencoreng kredibilitas lulusan lainnya.
“Ketika nama kampus kami dikaitkan dengan ijazah palsu, kami merasa ikut dipertanyakan. Padahal kami berjuang keras untuk lulus dari sini,” ujar Dani (21), mahasiswa Fakultas Hukum UGM.
Desakan Keterbukaan dan Audit Independen
Di tengah kekacauan narasi ini, muncul desakan agar UGM bersikap lebih transparan. Beberapa akademisi dan pemerhati pendidikan mendorong dilakukannya audit independen terhadap data akademik Jokowi. Meski harus tunduk pada perlindungan data pribadi, mereka menilai bahwa sebagai figur publik, Jokowi seharusnya tidak keberatan bila riwayat pendidikannya diverifikasi secara terbuka.
Namun, pihak kampus masih berpegang pada ketentuan internal dan perundang-undangan tentang perlindungan data mahasiswa, yang membatasi akses publik terhadap dokumen akademik personal.
Polarisasi di Kalangan Akademisi
Isu ini pun memecah opini di lingkungan intelektual sendiri. Sebagian dosen dan alumni mendukung langkah UGM yang tetap menjaga privasi, sementara pihak lain menilai kampus justru sedang kehilangan integritas ilmiahnya.
“Saat isu seperti ini muncul, UGM punya dua pilihan: tetap jadi institusi ilmiah yang independen, atau sekadar jadi alat legitimasi kekuasaan,” ujar seorang dosen filsafat yang aktif menulis opini kritis.
Ujian Kepercayaan Publik
Kisruh ijazah palsu Presiden Jokowi sejatinya telah berubah menjadi ujian besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Dalam hal ini, UGM terkena imbas langsung: kredibilitasnya dipertaruhkan, netralitasnya diuji, dan ketegasannya dipantau.
Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, sikap UGM ke depan akan menentukan apakah kampus ini bisa tetap berdiri sebagai penjaga nurani akademik, atau justru perlahan kehilangan kepercayaan publik yang selama ini dibangun bertahun-tahun
Sumber : Forum Keadilan TV | Drone Emprit : Pendukung Prabowo Percaya Ijasah Jokowi Palsu.
