Jakarta, 16 Juli 2025 — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah menteri koordinator yang dinilainya pasif dalam menangani skandal beras oplosan yang belakangan mencuat di masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar penanganan isu pangan dilakukan secara terpadu dan tidak membingungkan publik.
“Saya minta para Menko jangan hanya duduk diam. Mereka harus aktif menyelesaikan ini bersama kementerian teknis terkait,” tegas Titiek dalam rapat bersama Kementerian Pertanian dan lembaga terkait di Gedung DPR, Selasa (16/7).
Skandal ini melibatkan praktik nakal sejumlah pelaku usaha yang mencampur beras kualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi, lalu menjualnya dalam kemasan premium. Tak hanya menipu konsumen, praktik ini juga menimbulkan kerugian besar secara ekonomi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa potensi kerugian akibat praktik beras oplosan ini mencapai Rp 99 triliun per tahun. Ia juga mengonfirmasi bahwa terdapat temuan ketidaksesuaian antara label dan isi kemasan pada beberapa merek beras premium yang beredar di pasar.
Desakan Penegakan Hukum
Titiek Soeharto secara khusus menuntut agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku, termasuk jika ada perusahaan besar yang terbukti melakukan praktik curang.
“Kami sudah laporkan kasus ini ke Kapolri dan Jaksa Agung. Siapapun yang terlibat harus ditindak, tidak boleh ada yang kebal hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pelaku tidak hanya dikenakan sanksi administratif, tetapi juga pidana, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pangan nasional.
Skandal ini menjadi perhatian luas, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan pangan pokok. Masyarakat pun diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk dan melaporkan dugaan penipuan label atau kualitas ke pihak berwenang.
