Jakarta — Konflik internal kekuasaan nasional kian mengemuka, menyusul berbagai dinamika politik yang menyeret tokoh-tokoh penting dari lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam diskusi yang dikupas secara mendalam oleh pengamat politik Said Didu dan Indra J. Piliang, terungkap narasi tentang pengaruh kuat oligarki terhadap jalannya pemerintahan saat ini dan tantangan berat yang menanti Prabowo.
Menurut Said Didu, sejak masa awal kekuasaan Jokowi, telah terjadi proses sistematis penyingkiran figur-figur independen dan reformis, seperti Ignasius Jonan dan Yudhi Chrisnandi. Mereka, kata Said, digantikan oleh kelompok yang ia sebut sebagai “gerombolan anak didik oligarki.” Hasilnya adalah dominasi total oligarki terhadap sumber daya politik dan ekonomi negara.
“Kalau dulu pengusaha cari uang lewat kegiatan ekonomi, kini mereka justru merampok hak rakyat menguasai tanah, tambang, hingga hutan,” ujar Said Didu.
Diskusi tersebut juga menyoroti bahwa Jokowi disebut telah menjadi boneka oligarki, bahkan tengah mempersiapkan kelanjutan dinastinya melalui anak dan cucunya, yakni Gibran Rakabuming dan Jan Ethes. Proyek strategis nasional seperti PIK 2 disebut menjadi simbol kolusi kekuasaan dan korporasi, yang dinilai membahayakan masa depan rakyat.
Prabowo dan Tiga Bubur Panas
Prabowo, yang akan dilantik dalam waktu dekat, digambarkan sedang dihadapkan pada tiga “bubur panas”: serangan politik, tekanan hukum, dan dominasi oligarki. Said Didu menyebutkan bahwa pilihan Prabowo akan menentukan arah bangsa ke depan: tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi dan oligarki, atau mengambil jalan mandiri untuk menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Meski Prabowo sempat terlihat masih dikelilingi tokoh-tokoh bisnis besar, namun Said menilai terdapat perbedaan penting. Pengusaha yang kini mendekat ke Prabowo dianggap sebagai pelaku industri murni, bukan perampok aset negara.
KPK, Hukum, dan Retaknya Koalisi
Isu pelemahan KPK juga turut menjadi sorotan. Said mengungkap bahwa sebagian pimpinan KPK saat ini hanya menjadi alat kekuasaan, sementara upaya pemberantasan korupsi dibocorkan dari dalam. Kasus OTT Gubernur Kalsel dan kegagalan menindak kasus penggunaan jet pribadi oleh pejabat menjadi contoh lemahnya institusi hukum.
Di parlemen, muncul sinyal perlawanan dari berbagai fraksi terhadap dominasi oligarki dan langkah-langkah politik dinasti Jokowi. Bahkan PDI Perjuangan—partai asal Jokowi—disebut mulai menyadari konsekuensi besar dari mendukung proyek-proyek dinasti.
Arah Politik Oposisi: Dukung Prabowo, Tolak Jokowi
Menurut Said Didu, sikap oposisi kini terbelah tiga: pertama, mendukung Prabowo dengan syarat menyingkirkan pengaruh Jokowi; kedua, menunggu sikap tegas Prabowo; dan ketiga, menyamakan Jokowi dan Prabowo sebagai bagian dari masalah yang sama. Prabowo dipandang harus segera mengambil sikap strategis jika ingin mendapatkan dukungan rakyat sepenuhnya.
