Jakarta, 10 Juli 2025 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, mengungkapkan fakta mencengangkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menyatakan bahwa seluruh anggaran KPK tahun depan hanya dialokasikan untuk program dukungan manajemen, seperti pembiayaan gaji pegawai, tunjangan, dan operasional kantor — tanpa satu rupiah pun untuk kegiatan pencegahan dan penindakan korupsi.
“Sementara anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapat alokasi atau nol rupiah,” ujar Nawawi dalam forum resmi.
Ia menambahkan, KPK membutuhkan Rp 856,6 miliar untuk membiayai kegiatan strategis tersebut, termasuk Rp 93,23 miliar untuk penindakan dan eksekusi, serta Rp 33,80 miliar untuk pencegahan dan monitoring. Namun, hingga kini, alokasi tersebut tak tersedia dalam pagu anggaran.
Tak hanya itu, program dukungan manajemen sendiri mengalami defisit sebesar Rp 491,3 miliar dari total kebutuhan Rp 1,36 triliun, yang mencakup gaji dan operasional kantor.
Reaksi DPR dan Pemerintah: Antara Pembelaan dan Desakan
Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Santoso, menyatakan terkejut dan menyebut hal ini sebagai alarm bahaya bagi keberlangsungan fungsi KPK.
“Kalau fungsi utama KPK seperti penindakan tidak didanai, maka kita sama saja menyaksikan pembunuhan KPK secara administratif,” tegas Santoso.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan yang hadir dalam rapat berkilah bahwa penganggaran masih dalam proses evaluasi ulang dan belum final. “Ada prioritas nasional yang harus diseimbangkan. Namun usulan dari KPK akan kami kaji kembali secara serius,” ujar Direktur Anggaran Kemenkeu, Andri Yulianto.
Masyarakat Sipil: Ini Pelemahan Sistematis
Respons keras datang dari kalangan aktivis antikorupsi. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yenny Rachman, menyebut nihilnya anggaran sebagai bentuk sabotase terhadap pemberantasan korupsi.
“Negara seolah-olah sengaja melumpuhkan KPK secara perlahan. Dikasih anggaran cuma untuk gaji, tapi tidak untuk kerja substansial. Ini bukan pembiaran, ini strategi pembungkaman yang halus,” ujarnya.
Kecaman serupa juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Hukum yang menyebut pemerintah telah “melucuti” KPK dari peran strategisnya dan hanya menyisakan tubuh tanpa nyawa.
Tuntutan Publik: Revisi dan Transparansi Anggaran
Banyak pihak mendesak agar DPR dan pemerintah segera melakukan revisi terhadap alokasi anggaran. Transparansi dan pelibatan publik dalam proses perencanaan anggaran KPK dinilai sangat penting untuk menjaga integritas lembaga tersebut.
Sebagian pengamat bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan agar pemberantasan korupsi tidak menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan politik dan birokrasi anggaran.
