Jakarta, 8 Juli 2025 — Kementerian Agama (Kemenag) membuka wacana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Inisiatif ini dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rencana tersebut dalam agenda peluncuran laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) dan peringatan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Jakarta, Senin (8/7).
“Kami sedang menjajaki peluang untuk membuka jalur laut bagi pelaksanaan haji dan umrah. Ini sebagai alternatif selain jalur udara, yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan,” kata Menag Nasaruddin di hadapan awak media.
Wacana Lama, Dihidupkan Kembali
Wacana penggunaan jalur laut untuk perjalanan ibadah bukan hal baru. Sebelum 1970-an, Indonesia secara rutin memberangkatkan jamaah haji menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, dan Belawan menuju Pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Namun seiring perkembangan teknologi dan efisiensi waktu, jalur tersebut ditinggalkan.
Kini, dengan jumlah calon jamaah haji yang terus meningkat dan beban biaya haji yang makin besar, opsi jalur laut kembali dipertimbangkan.
Menurut Nasaruddin, skema perjalanan laut akan menekan biaya perjalanan dan membuka ruang spiritualitas yang lebih panjang selama perjalanan.
“Ini bukan hanya soal biaya. Tapi juga soal pengalaman ibadah yang lebih mendalam. Perjalanan laut bisa menjadi momen refleksi, sebagaimana dulu dilakukan oleh para ulama kita,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa Arab Saudi terbuka terhadap berbagai skema pengembangan transportasi jamaah, termasuk potensi bisnis dan kerjasama logistik antarnegara.
Kemenag menyebutkan bahwa rencana ini masih dalam tahap awal dan akan dikaji secara menyeluruh bersama pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas Arab Saudi.
Evaluasi akan mencakup aspek:
Durasi dan kenyamanan perjalanan
Standar keselamatan laut
Kapasitas dan kesiapan pelabuhan
Perizinan lintas negara (visa laut)
Biaya operasional dan logistik kapal
Kemenag juga membuka kemungkinan uji coba (pilot project) bagi jamaah umrah sebelum implementasi haji laut secara massal.
Pengamat transportasi dan haji, Dr. Abdul Muhaimin, menyambut positif inisiatif ini, namun memberi catatan penting.
“Wacana ini menarik, tapi jangan sampai menambah beban fisik jamaah. Durasi perjalanan bisa mencapai lebih dari dua minggu. Harus dipastikan bahwa kapal memenuhi standar medis dan spiritual,” ujarnya.
Sementara itu, sebagian masyarakat di media sosial menyambut ide tersebut sebagai langkah revolusioner, meski ada pula yang mempertanyakan efektivitas dan keamanannya. Beberapa tantangan utama dari implementasi haji jalur laut meliputi:
Lama perjalanan: Jalur laut dari Indonesia ke Arab Saudi memakan waktu sekitar 10–20 hari.
Kondisi cuaca dan laut: Musim haji berdekatan dengan musim panas ekstrem di wilayah Timur Tengah.
Logistik dan layanan: Ketersediaan tempat tidur, fasilitas kesehatan, makanan, hingga ibadah selama di atas kapal.
Kesiapan kapal: Tidak semua kapal penumpang komersial dapat disulap menjadi kapal haji.
Kementerian Agama menegaskan bahwa gagasan ini bukan untuk menggantikan jalur udara, melainkan sebagai alternatif tambahan. Segala bentuk implementasi akan dikaji secara teknis, yuridis, dan ekonomi.
“Kami tidak terburu-buru. Kami ingin semua opsi terbuka demi kenyamanan dan kemaslahatan umat,” tutup Nasaruddin.
Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi dalam agenda diplomasi bilateral mendatang.
Sumber: Kemenag RI, ANTARA, Kompas, Radar Tuban, Wawancara ahli
