Jakarta – 7 Juli 2025
Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI memunculkan potensi gesekan internal dalam koalisi pemerintahan, terutama antara sayap militer pendukung Presiden Prabowo Subianto dan jaringan politik loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Forum tersebut, yang beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari berbagai matra dan tingkat kepangkatan, menyerahkan surat resmi kepada DPR dan MPR RI pada awal Juni 2025, berisi tuntutan agar proses pemakzulan Gibran segera dimulai. Mereka menilai Gibran telah melakukan pelanggaran etik dan penyalahgunaan kekuasaan selama kampanye dan masa transisi pemerintahan.
Konteks Politik: Retak di Dalam Kubu Sendiri
Menurut pengamat militer dan politik Universitas Pertahanan, Brigjen (Purn) Dr. Widodo Prasetyo, desakan ini mencerminkan kekecewaan dari elemen militer senior terhadap manuver politik keluarga Jokowi, khususnya penunjukan Gibran sebagai cawapres pada 2024 yang dinilai penuh kontroversi hukum.
“Presiden Prabowo memang belum bereaksi terbuka, tapi jelas ada friksi ideologis antara faksi militer senior yang ingin penegakan etika kenegaraan, dengan loyalis Jokowi yang mempertahankan status quo,” ujar Widodo dalam diskusi di Jakarta, Senin (7/7).
Respons Politik Masih Terbatas
Hingga saat ini, pimpinan DPR RI belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan Forum Purnawirawan. Beberapa anggota Komisi II dan Badan Kehormatan DPR mengakui telah menerima dokumen tersebut namun menyatakan bahwa pemakzulan membutuhkan proses hukum dan politik yang panjang, termasuk pembuktian pelanggaran berat terhadap konstitusi.
Sementara itu, partai-partai pendukung Gibran seperti Golkar dan PAN menolak wacana tersebut, menyebutnya sebagai upaya politisasi elite militer yang sudah tidak aktif di pemerintahan.
Ketegangan dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
Desakan ini berpotensi memperlebar jurang antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yang selama ini tampil di publik dengan keharmonisan simbolik namun memiliki basis kekuatan politik yang berbeda. Sinyal ketegangan mulai tampak dari beberapa keputusan kabinet yang disebut tidak dikonsultasikan secara penuh kepada Wapres.
Jika desakan ini berkembang menjadi gerakan politik lebih besar, maka stabilitas pemerintahan ke depan dapat terganggu, terlebih menjelang reshuffle kabinet yang direncanakan akhir tahun ini.
Redaksi Politik & Pertahanan Nasional
Sumber: Forum Purnawirawan, DPR RI, Universitas Pertahanan, Kompas, Tempo
