JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat negara dalam pidatonya di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025. Beliau menekankan bahwa pejabat tidak mampu melaksanakan tugas mundur sebelum diberhentikan secara resmi.
“Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dengan tegas, dikutip langsung dari laporan Kompas.com. Pesan tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara.
Peringatan Tegas Kepada Pejabat
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa seluruh pejabat harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau menyatakan bahwa kekayaan bangsa harus dinikmati oleh semua warga, bukan hanya oleh sekelompok elit yang melakukan penyelewengan.
“Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan dan semua kebocoran harus berhenti,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam memberantas segala bentuk korupsi dan kebocoran anggaran yang telah merugikan negara.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan menyingkirkan siapa pun yang tidak setia kepada bangsa dan negara. “Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu,” kata Prabowo. (Baca selengkapnya di Detik.com).
Reaksi dan Potensi Perombakan Kabinet
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah pengamat politik menyebutkan bahwa pernyataan ini adalah sinyal reshuffle kabinet.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, merespons hal ini dengan mengatakan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Itu semua hak prerogatif Presiden,” kata Ahmad Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III. Hal ini menunjukkan bahwa publik kini semakin menantikan langkah tegas Presiden dalam membenahi kabinet.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik, Dr. Lina Marlina, menyebutkan bahwa langkah ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari oknum yang tidak produktif. “Pernyataan tegas Presiden Prabowo ini adalah momen penting untuk melakukan evaluasi kinerja pejabat dan memperkuat reformasi birokrasi,” ujar Dr. Lina.
Harapan Publik dan Komitmen Pemerintah
Masyarakat Indonesia berharap langkah ini benar-benar diwujudkan oleh Presiden Prabowo agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Langkah tegas ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat.
Sebagaimana dilaporkan oleh Bernas Sumut, beberapa kalangan masyarakat sipil juga mendorong agar pejabat yang merasa tidak mampu segera mundur demi kepentingan bangsa. Mereka menilai sikap tegas Prabowo menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari kepentingan pribadi.
